Follow Us :              

KPK Apresiasi Sistem Pencegahan Korupsi di Jawa Tengah, Ganjar:Harus Melibatkan Semua Pihak

  13 April 2021  |   09:00:00  |   dibaca : 530 
Kategori :
Bagikan :


KPK Apresiasi Sistem Pencegahan Korupsi di Jawa Tengah, Ganjar:Harus Melibatkan Semua Pihak

13 April 2021 | 09:00:00 | dibaca : 530
Kategori :
Bagikan :

Foto : Slam (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Slam (Humas Jateng)

SEMARANG -Sistem pencegahan korupsi melalui pendidikan dan penyuluh antikorupsi di Provinsi Jawa Tengah mendapat apresiasi dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Pol. Firli Bahuri dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2021-2022 yang digelar KPK secara daring, Selasa (13/4/2021). Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diminta memberikan masukan terkait program pencegahan korupsi bersama beberapa pembicara lainnya.

"Konteks pencegahan harus melibatkan semua (pihak). Kalau kontek OTT, itu pasti akan diberitakan secara luas. Namun cerita baik, proses panjang merubah sistem dan perilaku antikorupsi ini (yang) tidak pernah muncul," kata Ganjar.

Ganjar menyampaikan, banyak praktik baik, terkait pencegahan korupsi yang telah dilakukan beberapa daerah. Di Jawa Tengah misalnya, sejak koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) korupsi dari KPK dilaksanakan sejak 2015 lalu, muncul beberapa inisiatif program pencegahan korupsi, misalnya pendidikan dan penyuluh antikorupsi. 

Komitmen Jawa Tengah juga ditunjukkan dengan adanya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Jawa Tengah.

"Pendidikan antikorupsi menjadi penting. Program ini masuk ke sekolah, dunia usaha dan perijinan-perijinan, sehingga kita bisa pantau semuanya. Bahkan kami telah memiliki Perda (Peraturan Daerah) khusus tentang pendidikan antikorupsi itu," jelasnya

Ganjar juga mengatakan, praktik penyuluh antikorupsi di Jawa Tengah sudah berjalan dengan baik. Beberapa ASN dan masyarakat umum diberikan pelatihan dengan pendampingan dari KPK untuk menjadi agen-agen penyuluh antikorupsi.

"Mereka telah menjadi virus seperti  vaksinasi, yang kita suntikkan ke dalam sistem yang harus berubah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," tegasnya.

Menurutnya, banyak praktik di daerah yang dapat diambil menjadi kebijakan nasional. Ganjar juga berterima kasih pada KPK yang selalu memberikan pendampingan.

Ketua KPK, Firli Bahuri membenarkan, bahwa kerja sama antara KPK dengan Jawa Tengah berjalan sangat bagus. Tim dari KPK, sering datang ke Jawa Tengah untuk melakukan sosialisasi dan membantu melaksanakan program-program pencegahan korupsi. 

"Praktik-praktik pencegahan ini memang perlu dikembangkan dan ditularkan pada seluruh daerah. Karena jangan sampai, hanya orang kena OTT saja yang ramai, padahal masih banyak orang baik (yang anti korupsi) di Indonesia ini," kata Firli. 

Firli mengatakan, KPK juga telah membentuk dan memperbanyak agen pembangun integritas. Mereka disebar di Kementerian/Lembaga hingga Kabupaten/Kota, untuk melakukan pencegahan korupsi. Ada 40 penyuluh antikorupsi dan 40 agen pembangun integritas kelompok. 

"Kalau mereka tersebar, tentu Indonesia berintegritas akan terwujud dan terbentuk. Saya juga meminta kepada semua kepala daerah untuk memperbanyak kelompok-kelompok antikorupsi agar program pencegahan berjalan lancar," pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko juga mengapresiasi sistem pencegahan korupsi di Jawa Tengah yang telah berjalan dengan baik. Mulai dari sistem perencanaan keuangan, birokrasi yang bersih, hingga pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi. 

"Saya pikir model seperti ini yang justru (harus) banyak dieksploitasi di lapangan oleh para kepala daerah. Karena ini judulnya pencegahan, maka harus diperbanyak pendidikan dan penyuluhannya agar orang sadar. Kami sangat apresiasi pada Pak Ganjar," katanya. 

Moeldoko sepakat, program yang baik di daerah harus diadopsi menjadi program nasional. Dengan budaya antikorupsi yang baik diharapkan berbagai program pemerintah akan berjalan sesuai yang diharapkan. 

"Saya sepakat dengan pak Ganjar, bahwa praktik baik yang dilakukan pemeritah daerah itu bisa menjadi benchmarking. Itu bisa jadi model dan diterapkan secara nasional. Itu sangat bagus, sehingga kita belajar dari yang empirik, (jadi) tidak perlu pusing-pusing lagi," tutupnya.


Bagikan :

SEMARANG -Sistem pencegahan korupsi melalui pendidikan dan penyuluh antikorupsi di Provinsi Jawa Tengah mendapat apresiasi dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Pol. Firli Bahuri dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2021-2022 yang digelar KPK secara daring, Selasa (13/4/2021). Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diminta memberikan masukan terkait program pencegahan korupsi bersama beberapa pembicara lainnya.

"Konteks pencegahan harus melibatkan semua (pihak). Kalau kontek OTT, itu pasti akan diberitakan secara luas. Namun cerita baik, proses panjang merubah sistem dan perilaku antikorupsi ini (yang) tidak pernah muncul," kata Ganjar.

Ganjar menyampaikan, banyak praktik baik, terkait pencegahan korupsi yang telah dilakukan beberapa daerah. Di Jawa Tengah misalnya, sejak koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) korupsi dari KPK dilaksanakan sejak 2015 lalu, muncul beberapa inisiatif program pencegahan korupsi, misalnya pendidikan dan penyuluh antikorupsi. 

Komitmen Jawa Tengah juga ditunjukkan dengan adanya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Jawa Tengah.

"Pendidikan antikorupsi menjadi penting. Program ini masuk ke sekolah, dunia usaha dan perijinan-perijinan, sehingga kita bisa pantau semuanya. Bahkan kami telah memiliki Perda (Peraturan Daerah) khusus tentang pendidikan antikorupsi itu," jelasnya

Ganjar juga mengatakan, praktik penyuluh antikorupsi di Jawa Tengah sudah berjalan dengan baik. Beberapa ASN dan masyarakat umum diberikan pelatihan dengan pendampingan dari KPK untuk menjadi agen-agen penyuluh antikorupsi.

"Mereka telah menjadi virus seperti  vaksinasi, yang kita suntikkan ke dalam sistem yang harus berubah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," tegasnya.

Menurutnya, banyak praktik di daerah yang dapat diambil menjadi kebijakan nasional. Ganjar juga berterima kasih pada KPK yang selalu memberikan pendampingan.

Ketua KPK, Firli Bahuri membenarkan, bahwa kerja sama antara KPK dengan Jawa Tengah berjalan sangat bagus. Tim dari KPK, sering datang ke Jawa Tengah untuk melakukan sosialisasi dan membantu melaksanakan program-program pencegahan korupsi. 

"Praktik-praktik pencegahan ini memang perlu dikembangkan dan ditularkan pada seluruh daerah. Karena jangan sampai, hanya orang kena OTT saja yang ramai, padahal masih banyak orang baik (yang anti korupsi) di Indonesia ini," kata Firli. 

Firli mengatakan, KPK juga telah membentuk dan memperbanyak agen pembangun integritas. Mereka disebar di Kementerian/Lembaga hingga Kabupaten/Kota, untuk melakukan pencegahan korupsi. Ada 40 penyuluh antikorupsi dan 40 agen pembangun integritas kelompok. 

"Kalau mereka tersebar, tentu Indonesia berintegritas akan terwujud dan terbentuk. Saya juga meminta kepada semua kepala daerah untuk memperbanyak kelompok-kelompok antikorupsi agar program pencegahan berjalan lancar," pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko juga mengapresiasi sistem pencegahan korupsi di Jawa Tengah yang telah berjalan dengan baik. Mulai dari sistem perencanaan keuangan, birokrasi yang bersih, hingga pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi. 

"Saya pikir model seperti ini yang justru (harus) banyak dieksploitasi di lapangan oleh para kepala daerah. Karena ini judulnya pencegahan, maka harus diperbanyak pendidikan dan penyuluhannya agar orang sadar. Kami sangat apresiasi pada Pak Ganjar," katanya. 

Moeldoko sepakat, program yang baik di daerah harus diadopsi menjadi program nasional. Dengan budaya antikorupsi yang baik diharapkan berbagai program pemerintah akan berjalan sesuai yang diharapkan. 

"Saya sepakat dengan pak Ganjar, bahwa praktik baik yang dilakukan pemeritah daerah itu bisa menjadi benchmarking. Itu bisa jadi model dan diterapkan secara nasional. Itu sangat bagus, sehingga kita belajar dari yang empirik, (jadi) tidak perlu pusing-pusing lagi," tutupnya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu