SEMARANG -Kasus Covid-19 di Jawa Tengah meningkat dari minggu sebelumnya. Senin (28/6/2021) tercatat 25 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang masuk zona merah. Terkait itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan mengirimkan instruksi khusus kepada para Bupati/Wali Kota. 

"Maka saya akan kirimkan instruksi khusus. Kalau kemarin hanya surat edaran, rasanya kalau hanya surat edaran kurang maksimal. Maka sekarang saya keluarkan perintah, instruksi. Mudah-mudahan nanti malam instruksinya sudah jadi dan langsung saya bagikan," jelas Ganjar Pranowo usai rapat penanganan Covid-19 bersama Wamenkes secara daring, Senin (28/6/2021). 

Poin pertama instruksi tersebut berisi perintah pemberlakuan lockdown pada rukun tetangga (RT) yang masuk kategori resiko tinggi Covid-19. 

"Kalau kemarin ada 5700 RT yang masuk zona merah, hari ini sudah 7000 lebih. Maka saya minta harus lockdown. Harus sekarang, kalau kemarin nggak, maka sekarang harus," tegasnya. 

Ganjar menerangkan, dengan lockdown tingkat RT itu maka penanganan kasus Covid-19 bisa dikendalikan. Dalam hal ini, TNI/Polri juga sudah siap untuk membantu melakukan pengamanan. 

"Nanti pengamanan dari Babinsa/Bhabinkamtibmas. Sudah kami komunikasikan," ucapnya. 

Selain lockdown seluruh RT yang masuk zona merah, Ganjar juga meminta adanya keseragaman dalam penanganan Covid-19 antar wilayah di Jawa Tengah. 

"Kalau kemarin saya melihat ada yang beda-beda. Maka sekarang harus diseragamkan. Misalnya kalau ada satu daerah yang effortnya (upayanya) bagus terkait penambahan tempat tidur di rumah sakit atau isolasi terpusat, daerah lainnya juga harus ikut. Sebab kalau tidak, maka rakyat akan cari fasilitas-fasilitas bagus di daerah tetangga," ucapnya. 

Semua Kepala Daerah diminta lebih peduli pada keselamatan rakyatnya. Kalau itu dilakukan, maka sinergitas akan bisa berjalan. 

"Bupati/Wali Kota punya dong tanggung jawab pada rakyatnya di wilayah masing-masing, jadi tolong saling membantu. Kalau masing-masing tanggungjawab pada daerahnya sendiri, maka ini akan bagus." 

Bupati/Wali Kota juga diminta untuk tidak segan bertindak tegas melarang semua kegiatan yang berpotensi dihadiri banyak orang. 

"Kalau nekat, bubarkan. Tidak boleh ragu. Karena kondisi ini butuh perhatian lebih serius lagi," ucapnya. 

Semua upaya pengetatan, menurut Ganjar, sebaiknya dilakukan di seluruh daerah resiko tinggi di Indonesia sehingga hasilnya lebih optimal. 

"Ini mesti satu pulau kompak. Jadi kalau memang mobilitas warga dikurangi, mari kita bersama-sama stop mobilitasnya," pungkasnya.