SEMARANG -Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak PPKM Darurat sebesar Rp 418,8 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah.
Selain itu, untuk penggunaan yang sama, Jawa Tengah juga mendapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 4,7 triliun. 

"Anggaran-anggaran itu sudah disiapkan tahun ini, jadi inilah yang mesti digas untuk disalurkan pada masyarakat," kata Ganjar ditemui di kantornya, Rabu (21/7/2021). 

Ia menyebutkan penggunaan anggaran itu sudah dialokasikan ke dalam berbagai bidang. 

"Sudah ada alokasinya. Umpama sisi infrastruktur, ada sumbangan listrik untuk alokasi 15.000 kk. Pembangunan rehab dan distribusi rumah korban bencana alokasi 327 unit. Dari ini saja, ada Rp12,8 miliar dan saya minta bisa ditambah," ucapnya. 

Selain itu ada juga alokasi bantuan dari sisi sosial. Nilai totalnya Rp 381,8 miliar yang didapat dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan Rp2,4 triliun dari APBN. Untuk anggaran Pemerintah Provinsi, ada tujuh kegiatan yang dilaksanakan Dinkes, DP3AP2AKB, Dinsos, Disdik dan Biro Kesra. 

"Diantaranya untuk program jambanisasi, alat bantu produksi, Kartu Jateng Sejahtera, beasiswa untuk siswa kurang mampu, hibah Kemenag dan lainnya. Sementara anggaran dari pusat itu ada tujuh kegiatan, diantaranya BLT Dana Desa, bansos PKH, BPNT, BST dan bantuan beras untuk 7,6 juta kk," ucapnya. 

Pada sisi bantuan untuk bidang ekonomi, ada anggaran total Rp24,1 miliar dari APBD Provinsi dan Rp2,2 triliun dari APBN. Bantuan dari anggaran APBD diberikan dalam bentuk BBM nelayan, asuransi nelayan, paket olahan ikan, cadangan beras dan bansos dan paket peternakan. 

"Sementara anggaran APBN untuk bantuan produktif usaha mikro, sudah terealisir sebesar 1,1 juta UKM dari target 2,8 juta. Masing-masing Rp1,2 juta. Selain itu, ada juga kartu prakerja untuk 350.000 orang dan terealisasi 194.718 orang. Ini yang saya maksud harus digas agar segera tersalurkan," terangnya. 

Selain memastikan bantuan yang sudah ada tersalurkan, Ganjar juga telah menyusun strategi refocusing. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mengusulkan rencana refocusing tersebut. 

Beberapa usulan adalah, alokasi bantuan sosial untuk 133,555 kk. Masing-masing akan menerima Rp200.000. Bantuan akan diberikan untuk pedagang, sopir, tukang ojek, biaya transporter dan lainnya. 

Bukan hanya itu, ada juga usulan bansos bagi 151.795 UKM terdampak Covid-19, Bantuan Dinas Ketahanan Pangan sekitar Rp3,3 miliar untuk petani, bantuan Distanbun memberikan untuk 5.708 kelompok tani dan Disperindag mengusulkan bantuan produk bahan baku industri bagi 3500 IKM. 

"Terakhir dari Disporapar yang mengusulkan bantuan sembako bagi 12.586 pelaku pariwisata yang terdampak PPKM. Jadi kira-kira kita siapkan Rp143,5 miliar. Sudah ada hitungan detailnya seperti itu," pungkasnya.