Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menerima laporan adanya NIK yang tidak terdaftar dan dipakai orang lain. Laporan ini ia dapati saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Pondok Pesantren Attaujieh Al Islami 2, Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dan Pondok Pesantren Tanhibul Ghofilin Banjarnegara, Selasa (31/08/2021) 

Petugas Puskesmas Kebasen yang bertugas di Pondok Pesantren Attaujieh Al Islami 2, Sintia mengatakan, hingga pukul 11.30 WIB, ada sekitar 20 santri yang NIK ( Nomer Induk Kependudukan )- nya ketika diinput, tidak terdaftar di Peduli Lindungi. 

Setelah diselidiki, diketahui masalah itu muncul karena NIK mereka telah diinput di tempat lain dan sebagian karena nama yang tertera di NIK berbeda dengan yang dibaca petugas.  

"(Kami) input NIK dapat data dari KK dan fotocopy KTP, kemudian ada beberapa yang memang tidak bisa diinput tapi kami bisa siasati dengan diberikan kartu manual. Jadi tidak ter-record di tiket vaksinasi, tapi mendapat kartu manual," tutur Sintia kepada wagub. 

Pihaknya terus berusaha menginput, tetapi kali ini memang tidak bisa. Hal ini terjadi karena aplikasi PrimaryCare (PCare) sekarang terhubung dengan Peduli Lindungi dan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pusat.  

"Pcare dulu, ketika dicek, tidak ada datanya masih bisa kita edit manual. Sekarang tidak bisa karena sudah terhubung dengan Disdukcapil. Kurang lebih (sudah) dalam lima hari ini," terangnya. 

Sebagai informasi, ada tiga aplikasi yang digunakan pemerintah untuk mendukung satu data vaksinasi Covid-19 lintas kementerian dan lembaga. Tiga aplikasi itu adalah aplikasi PeduliLindungi, PrimaryCare, dan Smile. 

Aplikasi PeduliLindungi dari Kementerian Kominfo dan Kementerian BUMN berfungsi untuk melakukan registrasi ulang masyarakat penerima vaksin Covid-19, sedangkan PrimaryCare dari BPJS Kesehatan untuk mencatat hasil vaksinasi. Adapun aplikasi Smile dari Kementerian Kesehatan dan United Nation Development Program (UNDP) berfungsi untuk memonitor distribusi vaksin dari tingkat provinsi hingga ke setiap fasilitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia. 

Ternyata persoalan data peserta vaksinasi juga dijumpai ketika mengecek pelaksanaan vaksinasi di Ponpes Tanhibul Ghofilin. Koordinator kegiatan vaksinasi dari Polres Banjarnegara, dr Hening menyampaikan, ada 7 santri yang tidak bisa diinput.  

Merespon kendala tersebut, Wagub Taj Yasin mengatakan memang diperlukan adanya sinkronisasi data antara Disdukcapil, Dinkes dan BPJS Kesehatan sehingga petugas yang memasukkan data harus sangat teliti.  

Gus Yasin, sapaan akrabnya melihat perubahan sistem input data yang tidak bisa lagi secara manual ini adalah sebuah langkah maju untuk memperbaiki sistem pendataan. 

"Kalau dulu masih bisa entry manual saat ini sudah tidak bisa entry manual. Dan itu Insyaa Allah kalau tidak bisa entry manual akan lebih tepat sasaran lagi terhadap NIK-nya," pungkasnya.