SEMARANG - Di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Jawa Tengah berhasil menjadi Provinsi Terbaik dalam pelaporan LHKPN. Berkat pencapaian ini, Jateng menjadi provinsi dengan integritas terbaik di Indonesia. 

Hal inilah yang membuat Ganjar ditunjuk KPK menjadi narasumber webinar yang digelar secara daring dan diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia pada Selasa (7/9/2021). 

Dalam paparannya, Ganjar menceritakan proses menjadikan Jateng sebagai provinsi yang melaporkan LHKPN secara tuntas dan tepat waktu. Awalnya tidak mudah karena banyak pejabat yang ketakutan mengisi LHKPN karena ada beberapa harta yang tidak jelas sumbernya. 

"Awalnya sulit tapi kan yang eselon 1-2 wajib. Bahkan sebelum mengisi LHKPN waktu itu, banyak pejabat yang menjual barang-barangnya," jelasnya. 

Dengan bantuan KPK, seiring waktu, LHKPN di Jateng berjalan baik. Seluruh pejabat eselon 1-2 tertib melaporkan harta kekayaannya. Atas ijin KPK, Ganjar bahkan menerapkan aturan ini hingga eselon 4. 

"Dan KPK mengizinkan. Sampai saat ini, datanya ada 2.320 penyelenggara negara level pejabat negara di Pemprov Jateng yang mengisi LHKPN, dan itu bisa tuntas 100 persen," terangnya. 

Keberhasilan pelaksanaan wajib mengisi LHKPN pada seluruh jajaran eselon, mendorong Ganjar untuk menerapkan aturan ini lebih luas lagi. Saat ini semua ASN di Jateng juga telah melaporkan harta kekayaan mereka, yang disebut LHKASN. 

"Total ada 38.199 ASN di Jateng, dan semuanya mengisi LHKPN 100 persen. Jadi saat ini saya mengatakan, bahwa LHKPN ini tidak terlalu sulit. Ini barang mudah yang hanya butuh mau atau tidak," tegasnya. 

Tidak hanya aturan pelaksanaan pengisian, Ganjar juga menerbitkan Peraturan Gubernur yang memuat sanksi yang dikenakan bagi pejabat hingga ASN di lingkungan Pemprov Jateng yang melanggar atau tidak tertib melaporkan harta kekayaan mereka. 

"Saya cek ada satu pejabat di Pemprov yang terkena denda, dia dipotong TPP nya sebesar 10 persen karena terlambat melaporkan LHKPN. Jadi sampai saat ini tingkat kepatuhan penyelenggara negara hingga ASN di Jateng terkait LHKPN bagus. Ini yang kita dorong, rawat dan jaga," tegasnya. 

Setelah berhasil menuntaskan 100 persen pelaporan LHKPN, tantangan KPK berikutnya adalah akurasi. 

"Saya minta teman-teman melakukan improvement (pengembangan). Kalau 100 persen sudah, sekarang tinggal tingkat akurasinya. Saya yakin bisa," tutur Ganjar optimis. 

Disisi lain, langkah Ganjar itu diapresiasi oleh KPK. Mereka berharap prestasi Jateng bisa menginspirasi daerah lain. 

"Daerah lain, mari bergabung dengan Pak Ganjar, jadi provinsi yang sudah 100 persen melaporkan LHKPN. Masih ada beberapa provinsi yang belum mencapai itu," ucap Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. 

Pahala menerangkan hanya ada empat narasumber yang dihadirkan KPK dalam webinar itu. Selain Ganjar, ada juga Ketua MPR, Bambang Soesatyo, Menteri BUMN, Erick Thohir dan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus. 

"Para narasumber ini kami undang untuk berbagi pengalaman terkait LHKPN. Mereka ini memiliki prestasi yang bagus, jadi pantas kalau diundang," jelasnya 

Pahala berharap webinar itu dapat memberikan motivasi kepada ratusan kepala daerah seIndonesia terkait pelaksanaan LHKPN. 

"Pak Ganjar ini rekornya kalau kita hitung sangat banyak. Provinsi Jateng selalu mencapai kepatuhan LHKPN yang sempurna. Makanya pada kesempatan yang baik ini, kita ingin berbagi bagaimana cara melaporkan LHKPN yang tepat waktu dan akurat," pungkas Pahala.