Follow Us :              

Pemprov Jateng Terima Penghargaan WTP 10 Kali Berturut-Turut, Ganjar Minta Ini Jadi Tradisi

  14 September 2021  |   09:00:00  |   dibaca : 621 
Kategori :
Bagikan :


Pemprov Jateng Terima Penghargaan WTP 10 Kali Berturut-Turut, Ganjar Minta Ini Jadi Tradisi

14 September 2021 | 09:00:00 | dibaca : 621
Kategori :
Bagikan :

Foto : Slam (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Slam (Humas Jateng)

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai salah satu pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan selama 10 kali berturut-turut. 

Selain pemprov Jateng, beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah juga mendapat penghargaan yang sama. Di antaranya Kota Surakarta, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Semarang. 

“Saya menyampaikan terima kasih pada kawan-kawan ASN di Provinsi Jawa Tengah yang sudah bekerja cukup keras, kalau tidak salah sejak tahun 2011, (sehingga) kita bisa WTP dan berturut-turut selama 10 kali. Tentu ini menggembirakan,” kata Ganjar di rumah dinasnya, Selasa (14/9/2021). 

Ganjar berharap, capaian ini bisa menjadi tradisi bagi Pemprov Jateng yang bisa memacu semangat  agar selalu mengelola keuangan dengan penuh tanggung jawab, transparan dan akuntabel, terlebih dalam kondisi pandemi. 

“Jadi kita ngerti lah tugas pokok (dan) fungsi kita yang mana, skala prioritas pembangunan(nya) apa. Apalagi dalam kondisi pandemi, kita harus melakukan adjustment (penyesuaian) di mana-mana, tapi harus tetap bisa memiliki kredibilitas yang tinggi,” tegasnya. 

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani secara daring usai membuka acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021, Selasa (14/9/2021). 

Selain penyerahan penghargaan, pada acara ini juga dilakukan peluncuran buku berjudul ‘Mengawal Akuntabilitas: Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2020’. 

Ganjar menilai, buku tersebut penting dibaca ASN dan juga kepala daerah. 

“Saya kira penting untuk para ASN pengelola keuangan membaca (buku ini), termasuk kepala daerah. Bagaimana mengelola keuangan di tengah pandemi ini agar tetap bisa transparan, akuntabel, dan kelak kemudian hari tidak jadi persoalan,” tandasnya.


Bagikan :

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai salah satu pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan selama 10 kali berturut-turut. 

Selain pemprov Jateng, beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah juga mendapat penghargaan yang sama. Di antaranya Kota Surakarta, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Semarang. 

“Saya menyampaikan terima kasih pada kawan-kawan ASN di Provinsi Jawa Tengah yang sudah bekerja cukup keras, kalau tidak salah sejak tahun 2011, (sehingga) kita bisa WTP dan berturut-turut selama 10 kali. Tentu ini menggembirakan,” kata Ganjar di rumah dinasnya, Selasa (14/9/2021). 

Ganjar berharap, capaian ini bisa menjadi tradisi bagi Pemprov Jateng yang bisa memacu semangat  agar selalu mengelola keuangan dengan penuh tanggung jawab, transparan dan akuntabel, terlebih dalam kondisi pandemi. 

“Jadi kita ngerti lah tugas pokok (dan) fungsi kita yang mana, skala prioritas pembangunan(nya) apa. Apalagi dalam kondisi pandemi, kita harus melakukan adjustment (penyesuaian) di mana-mana, tapi harus tetap bisa memiliki kredibilitas yang tinggi,” tegasnya. 

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani secara daring usai membuka acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021, Selasa (14/9/2021). 

Selain penyerahan penghargaan, pada acara ini juga dilakukan peluncuran buku berjudul ‘Mengawal Akuntabilitas: Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2020’. 

Ganjar menilai, buku tersebut penting dibaca ASN dan juga kepala daerah. 

“Saya kira penting untuk para ASN pengelola keuangan membaca (buku ini), termasuk kepala daerah. Bagaimana mengelola keuangan di tengah pandemi ini agar tetap bisa transparan, akuntabel, dan kelak kemudian hari tidak jadi persoalan,” tandasnya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu