BANYUMAS - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang mengejar target pemasangan listrik gratis di lima kabupaten dengan kategori Miskin Ekstrim sampai akhir tahun ini. 

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Sujarwanto, mengatakan untuk merealisasikan hal tersebut, pihaknya menggelar rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim Penyelesaian Sambungan Listrik Bagi Rumah Tangga Kurang Mampu di Kabupaten Banyumas, Banjarnegara dan Kebumen, di Hotel Grand Kanaya, Banyumas, Rabu (1/12/2021). 

"Hari ini adalah pertemuan pleno untuk kita menyepakati beberapa langkah tentang pengentasan kemiskinan ekstrim di Jateng, khususnya di bidang listrik. Kami sudah melakukan yang seperti ini di Kabupaten Pemalang dan Brebes. Hari ini kita tiga daerah yang menjadi program secara tuntas sampai akhir tahun 2021," kata Sujarwanto, saat memimpin rapat. 

Sujarwanto menjelaskan, pihaknya ingin agar melalui sambungan listrik gratis dari pemerintah, masyarakat memiliki sarana untuk membuat usaha. Sehingga, lanjutnya, mereka dapat berupaya untuk lepas dari zona miskin ekstrim. 

"Maka, listrik yang kita sambungkan ke saluran rumah tangga insyaallah akan menjadi alat produksi berikutnya. Jadi kalau rakyat kita sudah menggunakan listrik untuk berusaha, setelah berusaha tidak lagi miskin," tandasnya. 

Meski demikian, Sujarwanto mengungkap ada beberapa hal yang menjadi kendala pihaknya untuk melakukan pemasangan listrik gratis di masyarakat akibat adanya perbedaan data yang membuat pihaknya terhambat. 

Dia memberikan contoh adanya praktik 'pinjam nama' yang dilakukan oleh oknum masyarakat untuk mendapatkan akses listrik. Sehingga, nama yang dipinjam saat masuk ke dalam daftar, tidak bisa dipasang sambungan listriknya. 

"Yang mau dipasang tidak bisa karena yang bersangkutan sudah dipinjam nama oleh orang lain, dipasang di rumah tangga lain. Hal ini lah kemudian kita rapatkan supaya kita confirmed (yakin) betul. Supaya semua rumah tangga kita di Jateng nyambung listrik," kata dia. 

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, yang juga hadir dalam rapat tersebut menyikapi soal perbedaan data ini dengan serius. Dia menegaskan bahwa data kemiskinan ekstrim yang diberikan tersebut telah ditentukan oleh pemerintah pusat. 

"Tinggal yang (miskin) ekstrim ini kalau memang sudah dapat listrik ya (daftarnya) kita hapus lagi. Kalau kita sudah keluarkan, banyak yang antri lho. Ini kita bicara kemiskinan ekstrim bukan hanya soal listrik ya. Jadi mungkin, data yang diserahkan tadi itu tidak semuanya. Maka kita sentuh di sektor lain. Mungkin rumahnya, jambanisasi, pekerjaan," terang Wagub. 

Lebih jauh, dia juga meminta ada perbaikan data. Selain itu dia juga menyoroti soal praktik pinjam nama yang dilakukan oknum masyarakat. Dia menegaskan hal itu tidak boleh terjadi lagi. 

"Yang paling penting itu utamanya BDT (Basis Data Terpadu) nya harus diubah. Jangan sampai ada masyarakat lagi dipinjem KK nya untuk pasang listrik orang lain," tutupnya.