SEMARANG - Keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah dengan jumlah Lembaga Keuangan Mikro tertinggi di Indonesia menarik sejumlah anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk berkunjung. Mereka menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (7/2), terkait rencana perubahan undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). 

Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Casytha A Kathmandu. Pertemuan juga dihadiri Kepala OJK, jajaran OPD dan perwakilan LKM provinsi Jawa Tengah. 

Dalam sambutannya, Casytha mengatakan sengaja berkunjung untuk belajar pengelolaan LKM termasuk inventarisir permasalahannya. Hasil kunjungan itu akan digunakan sebagai materi perubahan UU nomor 1 tahun 2013 tentang LKM. 

"Kenapa kami memilih Jateng, karena di sini LKM terbanyak di Indonesia. Ada 121 LKM atau 54 persen dari total LKM se-Indonesia yang terdaftar dan eksis di masyarakat," ungkapnya. 

Selain itu, LKM di Jawa Tengah juga diangap telah banyak berperan dalam berbagai persoalan keuangan bagi pelaku usaha kecil menengah.                                                                              
"Harapannya hasil dari sini bisa kita jadikan dasar dalam perubahan undang-undang yang kita susun nanti. Kami memang konsen soal LKM ini mengingat banyak potensi yang bisa dikembangkan dari sini," ucapnya. 

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, tingginya jumlah LKM di daerahnya hal itu adalah wujud komitmen Pemprov Jawa Tengah dalam membantu usaha kecil khususnya dari akses modal. 

"Kan akses modal bisa didapat dari mana saja, termasuk model koperasi, lembaga pinjaman dan lainnya. Jumlahnya banyak, termasuk kemarin yang ramai itu pinjaman online. Kami mencoba menertibkan itu dengan cara legalisasi ke OJK. Dan itu ternyata Jateng tertinggi di Indonesia," ungkapnya. 

Pengembangan LKM juga melibatkan sinergi banyak pihak. Pengelolaan LKM juga makin dioptimalkan dengan skema yang lebih mudah dan bentuk kegiatan yang beragam. 

"Termasuk akses modal lain seperti Baznas yang kami kembangkan untuk tidak hanya membantu UKM tapi juga menaikkan kelas UKM. Maka kami ada program UKM virtual ekspo, digitalisasi UKM, kita bantu eksport dan lainnya," ucapnya. 

Pengalaman-pengalaman itu dibagikan Gubenur pada DPD yang berkunjung. Ia berharap, hal itu dapat menginspirasi bagi terwujudnya UU tentang LKM yang lebih baik. 

"Ya meskipun belum sempurna, tapi kita coba bagikan pengalaman kami pada kawan-kawan DPD," pungkasnya.