Follow Us :              

Atasi Penghambat Ekspor, Pemprov Jateng Fasilitasi Ekspor Pasar Non Tradisional

  21 March 2022  |   09:00:00  |   dibaca : 272 
Kategori :
Bagikan :


Atasi Penghambat Ekspor, Pemprov Jateng Fasilitasi Ekspor Pasar Non Tradisional

21 March 2022 | 09:00:00 | dibaca : 272
Kategori :
Bagikan :

Foto : Handy (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Handy (Humas Jateng)

SEMARANG - Berbagai strategi dan kebijakan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi beragam persoalan penghambat ekspor. Di antaranya dengan fasilitasi ekspor ke pasar-pasar non tradisional dan mengkaji usulan kemungkinan diberikannya subsidi biaya logistik dan biaya angkutan laut untuk kegiatan ekspor. 

"Ada beberapa hal yang menghambat ekspor salah satunya adalah naiknya biaya logistik. Persoalan kelangkaan kontainer saat ini bukan lagi menjadi isu utama yang dihadapi pelaku ekspor. Namun, permasalahan saat ini adalah ketersediaan ruang kapal akibat kondisi perdagangan global," jelas Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah, Taj Yasin saat memberikan sambutan acara BNI Regional Trade Forum bertema “Kelangkaan Logistik dan Kontainer”, di Kantor Wilayah BNI Jateng, Senin (21/3/2022). 

Wagub menjelaskan, beberapa pelabuhan mengalami ketidakcocokan ukuran dan tipe kontainer yang untuk kebutuhan ekspor-impor. Selain itu, waktu tunggu yang lama di pelabuhan utama negara-negara maju menyebabkan terjadinya kongesti. Hal itu menyebabkan, kapal tidak dapat beroperasi secara optimal dan frekuensi berlayar juga berkurang drastis, sehingga menghambat proses ekspor. 

Selain itu juga menyangkut infrastruktur utama, seperti pelabuhan muat yang kurang memenuhi syarat untuk berlabuhnya kapal-kapal besar. Sehingga pengiriman langsungnya masih belum maksimal dan sangat berpengaruh pada kinerja ekspor Jawa Tengah. Tidak hanya itu, biaya logistik juga dipengaruhi alokasi peti kemas kosong oleh MLO (Main Line Operator) yang mayoritas masuk ke pelabuhan di Jakarta dan Surabaya dan naiknya harga bahan bakar minyak. 

Wagub mengatakan, untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut Pemprov Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya. Antara lain dengan meminta 
pemerintah pusat untuk mendiskusikan permasalahan kenaikan tarif angkutan laut untuk ekspor di level nasional bersama pihak-pihak terkait, agar dapat diperoleh kesepakatan mengenai penetapan batas tarif atas dan bawah. 

Pemprov Jawa Tengah juga memfasilitasi ekspor ke pasar-pasar non tradisional. Di antaranya pelepasan ekspor peserta Export Coaching Program ke Rusia dengan produk Coconut Charcoal Briquette, pelepasan ekspor binaan bersama FTA Center Semarang ke Vietnam dengan produk rumput laut kering. 

Gebyar ekspor produk pertanian serentak 34 provinsi, serta pelepasan ekspor produk ikan segar ke Singapura oleh Gubernur Jawa Tengah beberapa waktu lalu, juga dilakukan untuk mendukung peningkatan ekspor. 

Pada sisi ekapedisi pengiriman, Pemprov  juga telah membuat terobosan. "(Pemprov) juga membangun atau membentuk shipping line (jasa pengiriman) milik negara yang dapat mendorong ekspor, sehingga mengurangi ketergantungan pada shipping line negara lain," katanya. 

Tidak hanya memberi alternatif jasa pengiriman, Pemprov Jawa Tengah saat ini bahkan sedang mengkaji kemungkinan untuk memberi subsidi biaya logistik dalam negeri dan biaya angkutan laut untuk kegiatan ekspor, khususnya bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Salah satunya dengan memfasilitasi pengembalian kontainer kosong.


Bagikan :

SEMARANG - Berbagai strategi dan kebijakan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi beragam persoalan penghambat ekspor. Di antaranya dengan fasilitasi ekspor ke pasar-pasar non tradisional dan mengkaji usulan kemungkinan diberikannya subsidi biaya logistik dan biaya angkutan laut untuk kegiatan ekspor. 

"Ada beberapa hal yang menghambat ekspor salah satunya adalah naiknya biaya logistik. Persoalan kelangkaan kontainer saat ini bukan lagi menjadi isu utama yang dihadapi pelaku ekspor. Namun, permasalahan saat ini adalah ketersediaan ruang kapal akibat kondisi perdagangan global," jelas Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah, Taj Yasin saat memberikan sambutan acara BNI Regional Trade Forum bertema “Kelangkaan Logistik dan Kontainer”, di Kantor Wilayah BNI Jateng, Senin (21/3/2022). 

Wagub menjelaskan, beberapa pelabuhan mengalami ketidakcocokan ukuran dan tipe kontainer yang untuk kebutuhan ekspor-impor. Selain itu, waktu tunggu yang lama di pelabuhan utama negara-negara maju menyebabkan terjadinya kongesti. Hal itu menyebabkan, kapal tidak dapat beroperasi secara optimal dan frekuensi berlayar juga berkurang drastis, sehingga menghambat proses ekspor. 

Selain itu juga menyangkut infrastruktur utama, seperti pelabuhan muat yang kurang memenuhi syarat untuk berlabuhnya kapal-kapal besar. Sehingga pengiriman langsungnya masih belum maksimal dan sangat berpengaruh pada kinerja ekspor Jawa Tengah. Tidak hanya itu, biaya logistik juga dipengaruhi alokasi peti kemas kosong oleh MLO (Main Line Operator) yang mayoritas masuk ke pelabuhan di Jakarta dan Surabaya dan naiknya harga bahan bakar minyak. 

Wagub mengatakan, untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut Pemprov Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya. Antara lain dengan meminta 
pemerintah pusat untuk mendiskusikan permasalahan kenaikan tarif angkutan laut untuk ekspor di level nasional bersama pihak-pihak terkait, agar dapat diperoleh kesepakatan mengenai penetapan batas tarif atas dan bawah. 

Pemprov Jawa Tengah juga memfasilitasi ekspor ke pasar-pasar non tradisional. Di antaranya pelepasan ekspor peserta Export Coaching Program ke Rusia dengan produk Coconut Charcoal Briquette, pelepasan ekspor binaan bersama FTA Center Semarang ke Vietnam dengan produk rumput laut kering. 

Gebyar ekspor produk pertanian serentak 34 provinsi, serta pelepasan ekspor produk ikan segar ke Singapura oleh Gubernur Jawa Tengah beberapa waktu lalu, juga dilakukan untuk mendukung peningkatan ekspor. 

Pada sisi ekapedisi pengiriman, Pemprov  juga telah membuat terobosan. "(Pemprov) juga membangun atau membentuk shipping line (jasa pengiriman) milik negara yang dapat mendorong ekspor, sehingga mengurangi ketergantungan pada shipping line negara lain," katanya. 

Tidak hanya memberi alternatif jasa pengiriman, Pemprov Jawa Tengah saat ini bahkan sedang mengkaji kemungkinan untuk memberi subsidi biaya logistik dalam negeri dan biaya angkutan laut untuk kegiatan ekspor, khususnya bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Salah satunya dengan memfasilitasi pengembalian kontainer kosong.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu