SEMARANG - Laporan keuangan pemerintah daerah dan kemandirian fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap, pencapaian ini menjadi pemicu untuk terus meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya lewat ekosistem keuangan digital, seperti masukkan yang disampaikan BPK RI. 

"Kemandirian fiskal di Jateng sudah bagus dan di atas rata-rata nasional. Ini masih bisa ditingkatkan karena potensinya masih sangat besar. Laporan keuangan pemerintah daerahnya juga bagus," kata Anggota BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana usai menerima laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dan arahan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam mendorong kemandirian fiskal daerah di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Senin (28/3/2022). 

Nyoman Adhi menjelaskan ada tiga alasan yang mendorong pencapaian ini. Pertama, penduduk Jawa Tengah saat ini didominasi oleh milenial, gen Z, dan post gen Z yang menuntut layanan sedigital mungkin. Kedua, adanya pertumbuhan ekonomi dan aktivitas investasi dan perdagangan ekspor-impor. Ketiga, ekosistem keuangan digital di Jawa Tengah yang sudah berkembang dengan banyaknya pemakaian QRIS dalam sistem pembayaran. 

"Hanya perlu, salah satunya, menerapkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Otomatis sumber-sumber ekonomi yang banyak ini kalau terelektronifikasi akan tercatat lebih baik, sekaligus akuntabilitas dan juga transparansi," katanya. 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan selama ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu mendapatkan peringkat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan itu juga sudah diikuti oleh seluruh daerah di Jawa Tengah. Sementara untuk peningkatan kemandirian fiskal daerah, Gubernur sependapat dengan yang disampaikan Nyoman Adhi. 

"Sebenarnya yang disampaikan beliau betul. Kita kan ada sistem SPBE (Sistem Permintaan Berbasis Elektronik) itu mulai dilaksanakan. Kita sendiri kalau (di) provinsi sudah ada GRMS, basisnya juga sudah elektronik. Tinggal bagaimana dalam pelaksanaan ada optimalisasi," katanya. 

Optimalisasi itu, diharapkan diterapkan pada potensi sumber pendapatan daerah yang terbesarnya, yaitu pajak. Salah satu cara lainnya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah adalah dengan meningkatkan pemanfaatan aset daerah. 

"Aset ini ada dua, dan selalu ada catatan dari BPK. Satu, legalitas. Seringkali karena tidak banyak sertifikat yang dimiliki sehingga banyak penguasaan di tempat lain. Ini kita bereskan. Kedua, pemanfaatannya. Inilah yang menurut saya (mulai) sekarang kreativitasnya tidak lagi sekedar disewakan, musti investasi. Kalau investasi harapannya (keuntungan) menggelinding (makin besar)," jelas Gubernur. 

Satu hal lagi yang dinilai penting untuk pengoptimalan pendapatan daerah adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Menurutnya jika hal ini berjalan baik maka potensi pendapatan juga akan berjalan dengan baik, salah satunya karena bisa mendorong investasi. 

"Tapi di luar dari APBD maka kita men-trigger (dorong) investasi untuk membangun ekonomi. Contohnya kalau kita bicara kawasan ekonomi baru umpama, di Kendal, Batang, kita siapkan di Brebes. Itu menurut saya bagian untuk meningkatkan potensi ekonomi yang ada," pungkasnya.