Follow Us :              

Program Desa Dampingan Pemprov Jateng Direplikasi Kabupaten Purbalingga

  23 June 2022  |   10:00:00  |   dibaca : 277 
Kategori :
Bagikan :


Program Desa Dampingan Pemprov Jateng Direplikasi Kabupaten Purbalingga

23 June 2022 | 10:00:00 | dibaca : 277
Kategori :
Bagikan :

Foto : Bintoro (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Bintoro (Humas Jateng)

PURBALINGGGA - Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengikuti langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Bupati Purbalingga, Dyah Ayu Pratiwi, menyebutkan bahwa jajarannya telah mereplikasi program Satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Satu Desa Dampingan di daerahnya. 

"Kami laporkan, di Purbalingga masih ada beberapa permasalahan mendasar. Salah satunya berkaitan dengan kemiskinan. Angka kemiskinan kita (Purbalingga) di 5 besar. Ini masih menjadi PR (pekerjaan rumah) pemerintah kabupaten," kata Dyah saat memberikan sambutan saat acara penyerahan bantuan oleh Wakil Gubernur Jateng di kantor Desa Cendana, Kamis (23/06/2022). 

Dyah menjelaskan di wilayahnya terdapat 62 desa yang masuk dalam zona merah dan semua saat ini telah mendapat pendampingan dari OPD yang ada di Purbalingga. 

"Sesuai arahan Pemprov (Jateng), kami di Purbalingga melakukan langkah (duplikasi). Kita (Purbalingga) ada 62 desa yang masuk desa miskin dan miskin ekstrem. Kita bagi ke seluruh OPD untuk masing-masing memiliki desa binaan," terangnya. 

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, merasa senang program Desa Dampingan dapat direplikasi oleh pemerintah daerah. Ia menilai hal itu perlu upaya lebih masif lagi agar bisa melibatkan lebih banyak pihak dalam upaya pengentasan kemiskinan. Bukan hanya pada jajaran pemerintah kabupaten saja, namun perusahaan. 

"Setiap tahun saya kumpulkan pelaku usaha. Bukan hanya yang besar, teman-teman yang menengah, kecil juga banyak yang mau memberikan bantuan," terang Taj Yasin. 

Lebih jauh, Wagub juga meminta agar masyarakat lebih berperan dalam mengawasi program-program pemerintah. Utamanya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. 

"Perlu pengawasan dari masyarakat. Misalnya DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Sekarang pemerintah (pusat) minta datanya diubah setiap bulan. Masyarakat bisa pantau dan laporkan saja kalau ternyata ada yang tidak sesuai," papar dia. 

Dalam kunjungannya ke Banjarnegara kali ini, selain memberikan 250 paket sembako pemasangan instalasi air bagi dua dusun, Wagub juga menyerahkan bantuan RTLH sebanyak 26 paket. Nini Rasih, adalah salah satu lansia yang mendapat bantuan RTLH langsung dari Wagub. 

"Saya berterima kasih kepada pemerintah. Dulu rumah saya ini hampir rubuh. Sekarang bisa berdiri lagi," ucap Nini Rasih dengan raut bahagia.


Bagikan :

PURBALINGGGA - Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengikuti langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Bupati Purbalingga, Dyah Ayu Pratiwi, menyebutkan bahwa jajarannya telah mereplikasi program Satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Satu Desa Dampingan di daerahnya. 

"Kami laporkan, di Purbalingga masih ada beberapa permasalahan mendasar. Salah satunya berkaitan dengan kemiskinan. Angka kemiskinan kita (Purbalingga) di 5 besar. Ini masih menjadi PR (pekerjaan rumah) pemerintah kabupaten," kata Dyah saat memberikan sambutan saat acara penyerahan bantuan oleh Wakil Gubernur Jateng di kantor Desa Cendana, Kamis (23/06/2022). 

Dyah menjelaskan di wilayahnya terdapat 62 desa yang masuk dalam zona merah dan semua saat ini telah mendapat pendampingan dari OPD yang ada di Purbalingga. 

"Sesuai arahan Pemprov (Jateng), kami di Purbalingga melakukan langkah (duplikasi). Kita (Purbalingga) ada 62 desa yang masuk desa miskin dan miskin ekstrem. Kita bagi ke seluruh OPD untuk masing-masing memiliki desa binaan," terangnya. 

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, merasa senang program Desa Dampingan dapat direplikasi oleh pemerintah daerah. Ia menilai hal itu perlu upaya lebih masif lagi agar bisa melibatkan lebih banyak pihak dalam upaya pengentasan kemiskinan. Bukan hanya pada jajaran pemerintah kabupaten saja, namun perusahaan. 

"Setiap tahun saya kumpulkan pelaku usaha. Bukan hanya yang besar, teman-teman yang menengah, kecil juga banyak yang mau memberikan bantuan," terang Taj Yasin. 

Lebih jauh, Wagub juga meminta agar masyarakat lebih berperan dalam mengawasi program-program pemerintah. Utamanya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. 

"Perlu pengawasan dari masyarakat. Misalnya DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Sekarang pemerintah (pusat) minta datanya diubah setiap bulan. Masyarakat bisa pantau dan laporkan saja kalau ternyata ada yang tidak sesuai," papar dia. 

Dalam kunjungannya ke Banjarnegara kali ini, selain memberikan 250 paket sembako pemasangan instalasi air bagi dua dusun, Wagub juga menyerahkan bantuan RTLH sebanyak 26 paket. Nini Rasih, adalah salah satu lansia yang mendapat bantuan RTLH langsung dari Wagub. 

"Saya berterima kasih kepada pemerintah. Dulu rumah saya ini hampir rubuh. Sekarang bisa berdiri lagi," ucap Nini Rasih dengan raut bahagia.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu