SEMARANG -  Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (Sekda Jateng), Sumarno menyebut inklusi keuangan syariah menjadi salah satu solusi bagi masyarakat untuk mengakses dana permodalan berbasis syariah guna mengembangkan usaha. Termasuk para mahasiswa dan santri di pondok pesantren, sehingga generasi milenial juga bisa menjadi bagian dari pengembangan UMKM di Jateng.  

"Masyarakat Indonesia mayoritas muslim. Inklusi keuangan syariah menjadi solusi bagi masyarakat muslim yang mempunyai komitmen teguh terhadap pemahamannya, sehingga untuk berusaha punya saluran untuk memperoleh sumber pendanaan. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting," kata Sumarno saat memberikan sambutan 'Sosialisasi Penguatan Inklusi Keuangan Syariah bagi UMKM di Jawa Tengah', di Fakultas Ekonomi Bisnis Undip Semarang, Jumat (26/8/2022). 

Salah satunya PT Pegadaian yang mengambil segmen lebih luas dengan menyasar para mahasiswa. Sehingga mahasiswa ataupun generasi muda lainnya dapat mengakses permodalan syariah di Pegadaian. Langkah ini sekaligus menjadi salah satu upaya pengembangan UMKM untuk kalangan mahasiswa sebagai pelaku UMKM milenial. 

Selain menyasar mahasiswa, keuangan syariah juga diharapkan bisa masuk ke masjid-masjid. Terlebih saat ini tidak sedikit masjid dengan organisasi kepengurusan yang baik, miliki  keinginan mengembangkan usaha di lingkungan masjid. Apabila ada sumber pendanaan berbasis syariah dari Pegadaian maupun perbankan, hal itu bisa mendukung harapan tersebut. 

"Keuangan syariah juga diharapkan ikut berpartisipasi dalam pengembangan entrepreneur di ponpes. Karena ini posisinya juga sama seperti mahasiswa, sehingga para santri juga bisa menjadi bagian dari pengembangan UMKM di Jateng," terang Sekda. 

Turut dijelaskan, dalam hal ini Pemprov Jateng mempunyai kewajiban dalam menghidupkan dan mengembangkan UMKM. Namun, kondisi sumber dana pemerintahan terbatas karena peran pemerintah lebih banyak pada sisi regulasi dan kebijakan. Sedangkan terkait pendanaan UMKM, pertumbuhan ekonomi maupun inflasi lebih didominasi dukungan dari sektor swasta. 

"Dukungan APBD dan APBN tidak lebih dari 15 persen untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi maupun inflasi, karena yang lebih banyak adalah dukungan dari sektor swasta. Sehingga kami matur nuwun (terima kasih) atas partisipasi dari teman-teman perbankan, Pegadaian, dan lainnya yang ikut keroyokan menyediakan sumber pendanaan bagi UMKM," terangnya. 

Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan bahwa potensi syariah di Indonesia cukup besar. Sebab, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Bahkan Indonesia menempati nomor satu pada Islamic Finance Country Index (IFCI). 

'Inilah potensi yang besar dan bisa kita kembangkan. Salah satunya adalah melalui mahasiswa-mahasiswa milenial. Jadi, kita dorong mahasiswa ini untuk bisa mulai berubah, menciptakan lapangan kerja dengan pembiayaan yang berasal dari KUR syariah. Salah satu penyalurnya tahun ini adalah PT Pegadaian," jelasnya. 

Salah satu tujuan sosialisasi KUR syariah untuk kalangan mahasiswa adalah, mendorong mahasiswa atau dosen yang ingin berusaha dengan memanfaatkan KUR syariah maupun KUR konvensional agar dapat mendirikan usaha sesuai bidang masing-masing. Selain memberikan pembiayaan, Pegadaian juga turut membimbing mahasiswa menjadi pelaku UMKM yang berhasil.