SEMARANG - Situasi ekonomi saat ini, menurut Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, tidak hanya dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Pemerintahan juga harus memiliki keahlian dan kesadaran dalam mengelola keuangan negara agar tidak terjadi kebocoran dan penyelewengan. 

"Karena situasi eksternal seperti ini, kemarin juga ada pandemi, refocusing (pengalihan) anggaran terjadi, kan itu punya potensi untuk menyimpang, maka governance harus tetap berjalan, regulasi harus diikuti, meskipun regulasinya juga kita sesuaikan," kata Gubernur usai menghadiri serah terima jabatan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jateng, Selasa (13/9/2022). 

Menurutnya, itu juga berlaku seperti menangani inflasi hari ini. Dalam penanganan atau merespons inflasi juga butuh ahli teknis atau orang yang paham betul dalam pengelolaan keuangan. 

"Jadi ketika regulasi berubah, "pintu-pintu" dan "jendela-jendela" yang bikin bocornya anggaran musti disiapkan untuk ditutup," katanya. 

Guna bisa melakukan antisipasi tersebut, pelatihan-pelatihan harus dilakukan untuk meningkatkan keahlian dalam mengelola keuangan. Terkait hal ini BPK RI diharapkan dapat membantu dengan memberikan pendampingan dan pelatihan. Bisa juga pelatihan dilakukan oleh internal pemerintah sendiri. Keterampilan mengelola keuangan hingga level ahli, menjadi penting dalam pelaksanaan di lapangan. 

"Hari ini kita mau menanggulangi atau merespons inflasi, lalu presiden sudah mendorong dana tidak terduga bisa digunakan, tetapi kan tidak boleh asal-asalan. Tenaga ahli teknisnya penting menjadi garda terdepan untuk menjaga akuntabilitasnya," jelasnya. 

Selama ini Pemerintah Provinsi Jateng dan juga pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah intens berkomunikasi dengan BPK RI Perwakilan Jateng. Berkat komunikasi itu pihaknya selalu mendapat masukan-masukan hasil audit yang bermanfaat bagi kinerja pemerintahan. Terbukti Pemprov Jateng dan 35 kabupaten/kota sudah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. 

"Minimal dari keuangannya dulu, sekarang sudah WTP. Meskipun WTP tidak berarti sudah beres semua di dalamnya. Ada potensi yang masih harus kita perbaiki. Namun catatan-catatan itu yang hari ini penting untuk kabupaten/kota dan provinsi untuk memperbaiki diri," ungkap Gubernur. 

Kehadiran Anggota II BPK RI, Daniel Lumban Tobing, dalam acara itu diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai beberapa model audit dan tata cara pengelolaan keuangan negara. Menurut Gubernur, minimal ada kesadaran dari pengelola keuangan negara untuk memperbaiki. 

"Jangan ada korupsi, laporan selalu transparan, dan sekarang ditambah satu lagi kinerja. Maka tadi ada beberapa sampel yang diambil di kabupaten/kota seperti kinerja pengelolaan air, pengelolaan sampah, sehingga semakin hari makin akuntabel untuk pengelolaan keuangan," pungkasnya.