SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong perguruan tinggi dan sektor lainnya bersinergi untuk mengedukasi pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan. Over fishing atau penangkapan ikan berlebihan, serta potensi bencana di wilayah pesisir utara maupun selatan Jawa harus jadi perhatian bersama. 

"Jadi kita bicara society 5.0 untuk wilayah pesisir dan bagaimana resilient€ atau ketahanan wilayah itu ada, sehingga kalau kita bicara mitigasi kebencanaan dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan, maka seminar ini menjadi penting. Perguruan Tinggi (perlu) mendorong anggota Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan ini untuk peduli untuk memikirkan," kata Gubernur usai acara Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia dan Seminar Nasional di Universitas Diponegoro, Semarang, Selasa (20/9/2022).

Turut diterangkan, bahwa wilayah pesisir Pulau Jawa, baik pesisir Selatan (Pansela) maupun Utara (Pantura) memiliki potensi yang berbeda. Misalnya di wilayah Selatan memiliki potensi kebencanaan yang cukup tinggi terkait megathrust. Tentang ancaman ini, perguruan tinggi bahkan telah melakukan penelitian. 

Berbeda dengan wilayah pesisir selatan, daerah pesisir utara menghadapi masalah yang lebih kompleks lagi. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Pantura selain menghadapi persoalan over fishing juga ada potensi kebencanaan penurunan tanah. 

"Nah di Pantura adalah over fishing, tadi Pak Menteri Trenggono sudah menyampaikan gambar dengan citra satelit yang kapalnya penuh minta ampun di Laut Jawa. Maka model seperti ini musti ada penataan. Tadi kementerian sudah akan melakukan penataan untuk over fishing-nya," ungkap Gubernur. Sedang pada kondisi penurunan tanah pesisir, jika semakin parah bukan tidak mungkin harus diambil langkah tegas. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan ada lima kebijakan yang menjadi fokus dalam pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan. Pertama terkait perluasan konservasi laut sehingga mampu mencapai target 30 persen produk kelautan pada tahun 2050. Kedua, penangkapan ikan secara terukur agar populasi ikan terjaga dan tidak over fishing.

Ketiga, peningkatan budidaya produk perikanan, dan keempat adalah pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil karena serangannya adalah pragmatisme ekonomi. Salah satunya dengan melakukan program Cinta Laut yang menjadi kebijakan kelima Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Bulan Cinta Laut ini, dalam setahun ada satu bulan nelayan diminta tidak menangkap ikan tetapi membersihkan sampah di laut dan kami berikan kompensasi," jelas Menteri Kelautan dan Perikanan. 

Selain itu, kementerian kelautan dan perikanan juga terus melakukan patroli sebagai pencegahan pencurian ikan di perairan Indonesia, terutama di daerah Natuna Utara dan perbatasan dengan Filipina. Tahun ini cuma lima kapal asing ilegal yang sudah ditangkap. Jumlah itu lebih kecil dari masa lalu. 

"Kapal ini diserahkan ke kejaksaan dan nanti akan kami minta agar diserahkan kepada nelayan untuk kepentingan produksi. Jadi lebih bermanfaat," ujarnya.