SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan caranya dalam menetapkan Upah Minimum 2023 dengan merujuk PP Nomor 36 tahun 2021. Selain dengan mempertimbangkan banyak indikator, sebelum memutuskan pihaknya juga telah berkomunikasi dengan banyak pihak terkait. 

Hal itu disampaikan usai mengisi Pertemuan Pusat dan Daerah Dalam Rangka Persiapan Penetapan Upah Minimum diikuti Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Inspektorat dan Biro Hukum Tk Provinsi se Indonesia di Gets Hotel, Selasa (25/10). 

“Kita berbagi pengalaman dan tentu saja tidak cukup mudah karena PP kemarin formulanya udah baku, sehingga tinggal melaksanakan,” ujar Gubernur. 

Turut disampaikan, dalam menetapkan Upah Minimum Jawa Tengah, pihaknya mempertimbangkan banyak indikator.  Mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, utamanya para buruh serta pengusaha. 

“Nah kalau ini bisa dishare dari banyak pengalaman yang ada di seluruh Indonesia dan provinsi harapan kita sebenarnya sebaiknya berapa sih yang paling realistis,” katanya. 

Sehingga tidak terjadi gap yang besar antara permintaan buruh dan pengusaha. Di sisi lain, pertimbangan yang diambil dengan melihat sisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi akan menghasilkan titik tengah. 

Terlepas dari itu, Gubernur masih berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mereview kembali penggunaan PP No 36 tahun 2021 tersebut. Sebab kondisi sosiologis masyarakat harus diperhatikan. 

“Apa yang dilakukan oleh Kemendagri ini cukup bisa membantu dalam rangka mendesiminasi informasi dan mengetahui aspirasi untuk mendapatkan kesepakatan bersama,” ujarnya. 

Ditanya apakah akan tetap menggunakan PP tersebut sebagai pedoman penetapan upah, Gubernur menegaskan PP adalah bagian dari peraturan yang harus ditaati. 

“Ya kalau PP harus diikuti,” tandasnya.