SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Sementara (KUA-PPS) APBD TA 2023, Rabu (16/11). Prinsip good governance dan menjaga integritas tetap selalu diterapkannya dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. 

Penandatanganan KUA-PPS dilaksanakan dalam rapat paripurna legislatif Jawa Tengah di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. KUA-PPS ini akan menjadi dasar Rancangan APBD TA 2023. 

“Ini tinggal pembahasan masing-masing item dan biasanya tidak terlalu lama,” kata Gubernur usai acara. 

Kesepakatan ini dicapai setelah melalui negosiasi panjang antara eksekutif dan legislatif. Ia menjelaskan, hal ini disebabkan pertimbangan kondisi ekonomi yang masih dinamis baik saat ini maupun masa depan. 

“Dari dinamika yang ada kami mintakan kemarin kepada kawan-kawan baik di eksekutif maupun legislatif untuk yuk prioritas yang kira-kira belum bisa terkejar, kita kejar hari ini,” ujarnya. 

Turut disampaikan, dalam KUA-PPS ini telah disepakati alokasi anggaran diberikan kepada pos anggaran prioritas. Misalnya terkait menciptakan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan ketimpangan pembangunan antardaerah termasuk soal Indeks Pembangunan Manusia. 

“Sehingga anggaran-anggarannya bisa masuk pada prioritas itu dan bisa disepakati, ini penting,” tegasnya. 

Sesuai periode jabatan, ini menjadi tahun terakhir Gubernur Ganjar Pranowo turut serta merancang APBD Pemprov Jawa Tengah. Sebab masa jabatannya akan berakhir pada September 2023. 

Gubernur menegaskan selama dirinya menjabat, prinsip mengutamakan good governance dan menjaga integritas, selalu diutamakan. Hal itu diterapkan juga proses mencari kesepakatan KUA-PPS kali ini. “Betul-betul kita akan mengawal agar governance bisa dilakukan, integritas bisa kita jaga dan ada manfaat yang bisa kita berikan kepada rakyat,” tegasnya. 

Pada sisi waktu pelaksanaan, Gubernur menilai, penandatanganan KUA-PPS ini masih berjalan sesuai jadwal. Ia yakin usai agenda paripurna hari ini, pembahasan RAPBD akan berjalan sesuai rencana dan selesai pada waktunya. 

“Alhamdulillah sampai hari ini masih (sesuai jadwal), nanti sampai akhir November. Makanya kalau hari ini pokok-pokok besar sudah bisa deal, insya Allah teknisnya tidak akan sulit,” tandasnya. 

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sukirman, yang ditunjuk sebagai pimpinan sidang, mengapresiasi seluruh anggota dan staf yang terlibat pada tercapainya kesepakatan KUA-PPS ini. Sukirman mengatakan, intrik yang muncul merupakan bagian dari proses politik. 

“Proses politik memang tidak ada yang memuaskan seluruh pihak, tetapi itu adalah komitmen dan konsistensi kita untuk menjalankannya,” ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.