JAKARTA - Saat ini ada 103 Mal Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia yang 21 di antaranya berada di Jawa Tengah, yang salah satunya milik provinsi. Artinya tinggal 40 persen dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, yang belum memiliki MPP. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menargetkan, dalam beberapa waktu lagi, seluruh Kabupaten dan kota di wilayahnya sudah akan memiliki MPP. 

"Tentu tadi itu bagian dari PR reformasi birokrasi kita ya yang mesti diselesaikan oleh daerah," ujar Gubernur usai menghadiri peresmian serentak 26 MPP oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Istana Wakil Presiden, Senin (5/12/2022).  

Gubernur menilai, semakin banyak MPP yang terbangun, maka kualitas pelayanannya juda akan semakin baik. Namun keberadaan MPP harus benar-benar dipastikan dapat berfungsi dengan maksimal.  

"Tapi itu saja tidak cukup. Jangan terjebak hanya bangunannya saja, hanya mengumpulkan (perbanyak) mal pelayanan publik saja. Tapi harus memudahkan orang untuk terlayani. Dan yang kedua harus berpindah ke sistem  digital" paparnya. 

Gubernur berkomitnen, tidak lama lagi semua kabupten/kota di provinsinya akan memiliki MPP. "Mudah-mudahan sebentar lagi bisa 100 persen," tandasnya. 

Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah menyebut, 21 kabupaten/kota yang telah memiliki MPP adalah Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang dan Cilacap. 

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin secara khusus menyampaikan 5 (lima) arahan kepada lembaga terkait untuk mengembangkan MPP agar kualitas layanan publik dapat semakin meningkat. 

“Pertama, Kementerian PANRB segera rumuskan dan laksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis melalui platform digital,” ujar Wapres. 

Yang kedua, Kementerian Investasi harus menyempurnakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik /OSS (Online single submission) 

“Saya masih mendengar adanya keluhan dan isu pada layanan OSS di kabupaten/kota. Untuk itu, OSS kiranya dapat segera diintegrasikan dengan MPP Digital,” tuturnya. 

Ketiga, bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah harus mendapat perhatian lebih melalui tambahan anggaran. 

“Bappenas dan Kementerian Keuangan agar memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Pemerintah Daerah, khususnya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah,” jelas Wapres. 

Selanjutnya, bagi para pemimpin daerah, Wapres berharap mereka dapat mengintegrasikan berbagai layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi satu kesatuan dalam MPP yang telah dibangun.  

“Para Gubernur, Bupati dan Sekda (Sekretaris Daerah) berkomitmen kuat dan bersama-sama mengintegrasikan berbagai jenis layanan OPD dalam satu penyelenggaraan MPP,” tandasnya.