SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan perlindungan anak melalui optimalisasi kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Terlebih persoalan perlindungan anak tidak lepas dari masalah kemiskinan, sehingga butuh keterlibatan semua stakeholder untuk bersama-sama melindungi dan mengentaskan generasi bangsa dari kemiskinan. 

"Perlindungan anak di Jateng (Jawa Tengah) sudah masuk program sejak dahulu, sehingga saat ini adalah peningkatan untuk perlindungan anak. Tahun 2023, kita akan lebih kolaboratif untuk mengatasi problem-problem di Jateng. Termasuk persoalan kemiskinan dan perlindungan anak," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno di sela rakor dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan perlindungan anak di Hotel Grasia, Kamis (26/1/2023).

Sekda berharap semua pihak, baik pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha, maupun stakeholder terkait bersedia bergotong-royong mengatasi berbagai persoalan. "Perlu kolaborasi dari semua stakeholder, baik Dinas Permbedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi di lokasi yang sama itu tolong "dikeroyok," karena persoalannya di satu titik, yaitu kemiskinan. Terkait keluarga miskin, pasti di situ problem anak juga ada," terangnya. 

Perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut generasi bangsa. Sekda menekankan anak-anak dari keluarga miskin harus dilindungi dan mendapat perhatian serius agar menjadi keluarga sejahtera dan tidak menjadi pewaris kemiskinan. Maka menjadi kewajiban semua pihak untuk bersama-sama mengangkat anak-anak Jawa Tengah, dan Indonesia pada umumnya, agar dapat keluar dari kemiskinan.

Sangat disayangkan, menurut Sekda, penanganan perlindungan anak selama ini masih parsial. Banyak pihak yang berjalan sendiri-sendiri sehingga pelaksanaan program kurang efektif. Apalagi perlindungan anak tidak lepas dari persoalan-persoalan kemiskinan, seperti pendidikan anak, stunting, gizi buruk, rumah layak huni, dan lainnya.

"Permasalahan sudah ada di depan mata, jangan sampai karena kita tidak mempunyai kompetensi dan (merasa) itu kewenangan desa, maka tidak ditangani. Jika semua bersama-sama turun tangan akan lebih cepat dan lebih kolaboratif," tandas Sekda.