KAB. SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen memutus penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) secara sistematis. Tahun 2023 sebanyak 2,4 juta ekor sapi ditargetkan divaksin. Sebagai produsen sapi terbesar nomor dua di Indonesia, PMK di Jawa Tengah berdampak luas pada sektor perekonomian daerah serta kebutuhan pangan hewani. 

“Kami berharap dengan dilakukan vaksinasi ini akan dapat mencegah penularan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak berkuku belah, sehingga harapannya kedepan Provinsi Jateng (Jawa Tengah) secepatnya dapat terbebas dari penyakit tersebut”, ujar Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, saat Kick Off Pengendalian dan Penanggulangan PMK 2023, Sabtu (28/01/2023). Acara ini digelar secara serentak di 29 provinsi. 

Pada acara yang digelar di Badan Usaha Milik Petani (BUMP) PT. Nyawiji Ki Semar, Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan itu, Sujarwanto mengungkapkan, dari data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, bahwa populasi hewan rentan tertular PMK sebanyak 8.286.530 ekor. Jumlah itu terdiri dari sapi potong sebanyak 1,87 juta ekor, sapi perah sekitar 142.510 ekor, kerbau sebanyak 58.190 ekor, kambing sebanyak 3,79 juta ekor, domba sebanyak 2,33 juta ekor dan babi sebanyak 88.290 ekor. 

“Ternak tersebut dipelihara 2,17 juta penduduk Jateng dan jika kita kalkulasikan, nilai asset ternak di Jateng ini Rp 43,75 tiriliun, sehingga penanganan PMK dan penyakit hewan lainnya mendapatkan atensi khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Jateng,” urainya. 

Kepala Dinas Kesehatan Hewan Jawa Tengah, Agus Wariyanto menyatakan vaksinasi untuk 2,4 juta ekor ternak tersebut, disediakan bagi yang belum divaksin maupun vaksin lanjutan. Hingga kini, total pelaksanaan vaksinasi PMK telah mencapai 1.359.801 dosis atau 91,2 persen dari distribusi vaksin yang diterima dari Kementerian Pertanian. 

Agus menyampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan beberapa upaya penanggulangan. Di antaranya pembentukan tim Satgas PMK dan pembentukan Kelompok Kerja URC PMK di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pemerintah juga aktif melakukan investigasi lapangan atas laporan terduga PMK dari kabupaten/kota. Mereka bukan hanya menelusuri kejadian kasus dan melakukan pengambilan sampel, tetapi juga memperketat lalu lintas ternak di 10 titik perbatasan. 

Pada sisi biosekuriti juga ditingkatkan, mulai dari UPT Budidaya dan Pembibitan Ternak, distribusi vaksin, obat-obatan, desinfektan juga sarana prasarana medik kesehatan hewan. Ada pula gerakan meningkatkan upaya "Jogo Ternak" agar penanganan PMK ini dapat sinergi antara pihak pemerintah dan peternak. Terakhir, melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) ke peternak dan pelatihan untuk petugas. 

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Kementerian Pertanian, Syamsul Ma’arif menyampaikan, Kementan dan pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pelaksanaan vaksinasi PMK agar target pengendalian PMK dapat tercapai. “Kegiatan kick off vaksinasi dan penandaan ternak ini merupakan kegiatan awal untuk menguatkan kembali tekat dan kerja kita semua untuk melanjutkan program penanggulangan wabah PMK di Indonesia,” ungkap Syamsul. 

Pada kegiatan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan penyerahan bantuan secara simbolis untuk peternak di 35 kabupaten/kota, berupa 127 ribu liter desinfektan dan 159 ribu botol obat-obatan.