SEMARANG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, guna menangkal penyebaran paham  dan terorisme, penguatan ideologi Pancasila harus terus ditingkatkan di semua komponen masyarakat Indonesia. Terutama di kalangan mahasiswa, karena merupakan salah satu sasaran potensial penyebaran paham radikalisme dan terorisme.

"Saya berharap acara dialog kebangsaan ini menjadi bagian yang semakin memantabkan kita, bahwa ideologi Pancasila satu-satunya ideologi di negara Indonesia yang harus kita pertahankan dan bagaimana kita menjaga kebhinekaan Indonesia dalam bingkai ideologi Pancasila," ujar Sekda saat memberi sambutan dialog kebangsaan pembinaan ideologi Pancasila, di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Rabu (15/2/2023). 

Dialog kebangsaan bertema "Peran Ilmu Pengerahuan dan Teknologi Sebagai Landasan Pembangunan Berpedoman pada Ideologi Pancasila" tersebut, juga dihadiri Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Karjono Atmoharsono, politisi Rieke Diah Pitaloka, akademisi, dan sejumlah tokoh lainnya. 

Sekda menjelaskan, penyebaran paham radikalisme dan terorisme di berbagai lini kehidupan hingga kini masih menjadi persoalan yang harus diwaspadai bersama. Dengan melibatkan berbagai komponen bangsa, pemahaman-pemahaman intoleransi  harus diluruskan. 

"Pemahaman-pemahaman yang keliru itu, yang menjadi sasaran adalah seumuran adik-adik ini, jadi perlu kewaspadaan kita bersama. Sehingga momen-momen seperti ini (dialog kebangsaan) sangat penting, karena sesuatu yang baik dan sudah kita pahami, kalau tidak sering diingatkan lagi maka akan lupa,"  katanya.

Sekda menegaskan, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia telah mempersatukan bangsa serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan keyakinan atau agama yang beragam, baik Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katholik, dapat beraktivitas dengan aman di negara Pancasila. 

Wakil Kepala BPIP Karjono Atmoharsono mengatakan, Pancasila penting bagi semua rakyat Indonesia, utamanya para mahasiswa sebagai generasi muda bangsa. Terlebih generasi muda Indonesia sekarang sudah cukup lama tidak mengenal mata pelajaran Pancasila karena Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor 11/1978 tentang Ekaprasetya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila, serta perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 mencabut UU Sisdiknas Tahun 1989.

Terkait dinamika kebijakan mata ajar Pancasila, kata dia, BPIP sudah menyiapkan mata pelajaran Pancasila, bahkan Presiden RI, Joko Widodo telah memerintahkan untuk segera menerapkan mata pelajaran Pancasila.  Selain itu, BPIP telah membuat tim hingga lahirlah 15 buku yang telah diajukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 1 Juni 2022. Kemudian Mendikbud  mendeklarasikan, bahwa mata pelajaran Pancasila wajib diterapkan pada kurikulum 2022-2023

"Ini sangat luar biasa, dan kami pun menawar tidak hanya di pendidikan formal, tapi juga pendidikan nonformal dan informal. Alhamdulilah semua berjalan baik," katanya.