SRAGEN - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas meresmikan tujuh Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jawa Tengah, Senin (20/2/2023). Gubernur berharap keberadaan MPP ini akan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik. 

Tujuh MPP yang diresmikan tersebut berada di Kabupaten Sragen, Demak, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Kabupaten Semarang, dan Wonogiri. Peresmian tujuh MPP tersebut dilakukan secara serentak di Sragen

“Sragen ini salah satu daerah pionir reformasi birokrasi. Dulu Sragen yang mengawali perubahan pelayanan sehingga proses pembuatan KTP cepat, padahal belum digital,” kata Gubernur mengawali sambutannya.

Gubernur berharap keberadaan MPP di berbagai daerah, bisa semakin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Pelayanan bukan hanya bagi yang bisa mengakses secara digital, tetapi juga yang belum bisa.

“Yang tidak bisa menggunakan digital silakan datang, yang bisa digital silakan gunakan aplikasi, maka seluruh layer (lapisan) masyarakat yang ada bisa dilayani,” tutur tegasnya 

Meskipun begitu, mempertimbangkan aspek jangkauan yang lebih luas, kepraktisan dan mempermudah aspek transparan, Gubernur tetap berharap layanan digital perlu terus dikembangkan.

“Kita harapkan MPP ini bukan sekadar gedung yang melayani, tapi akan berkembang menjadi layanan digital. Sehingga akan lebih banyak nanti masyarakat bisa dengan cepat mendapat layanan terbaik,” katanya.

MPP Askara Bumi Sukowati terletak di jalan Dr Sutomo nomer 5, Kelurahan Sine, Kabupaten Sragen. MPP ini sebelum diresmikan telah melakukan soft launching pada akhir 2022 lalu. Hingga hari ini, total lebih dari 21ribu orang telah dilayani.

Keunikan MPP Sragen, selain tersedia total 1.418 jenis layanan dari 39 instansi, tempat ini juga memiliki balai nikah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Usai acara peresmian, Gubernur dan Menpan-RB bahkan sempat menjadi saksi nikah pasangan pengantin di balai tersebut.

Saat meresmikan tujuh MPP Jawa Tengah, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa keberadaan MPP ini adalah wujud reformasi birokrasi yang diimpikan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden menekankan, di masa kini  tidak boleh lagi ada pelayanan yang rumit. “Mudah-mudahan ke depan kita bisa segera berubah, tinggal posisi kita di mana, birokrasi masa lalu atau birokrasi masa depan,” ucap.

Sebagai informasi, dengan diresmikannya tujuh MPP ini, Jawa Tengah sekarang memiliki 28 Mal Pelayanan Publik. Di antaranya di Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Kota Surakarta, dan Kota Salatiga. Kemudian Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang, Cilacap.