SEMARANG - Kasus pejabat publik dengan jumlah kekayaan fantastis, yang tidak melaporkan aset-asetnya dengan jujur, sehingga ramai dibicarakan masyarakat, diharapkan tidak terulang kembali. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengingatkan, integritas bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat publik sangat penting sebagai wujud keteladanan. 

Hal itu disampaikan Gubernur, seusai membuka dan memberikan arahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (28/2/2023). 

"Beberapa kejadian terakhir mengingatkan kepada kita, bahwa ASN berintegritas itu penting. Pelatihan kepemimpinan hari ini pesertanya dari seluruh Indonesia, mudah-mudahan bisa berbagi pengalaman secara terbuka, jangan ditutup-tutupi. Apa yang menjadi pengalaman dalam birokrasi masing-masing, bagikan di sini," ujar Gubernur 

Menyinggung adanya ASN yang mempunyai harta kekayaan fantastis yang sebagian tidak dicantumkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Gubernur menilai sikap tersebut jauh dari prinsip integritas. Terkait kesadaran melaporkan harta kekayaan di kalangan ASN, Gubernur berharap pimpinan bisa lebih bersikap tegas.

"Pada fungsi kepemimpinan, ini mesti dipaksa. Paksa dan tunjukkan bahwa semua berani mengisi. Mengisi dulu saja, benar salah nanti dulu. Pokoknya mengisi dulu, agar nanti kita bisa belajar mempertanggungjawabkan apa yang menjadi haknya, kekayaannya, asetnya," jelas Gubernur

Saat berdiskusi Gubernur juga bertanya kepada para peserta, tentang persoalan-persoalan apa saja yang sering menjadi keluhan masyarakat di daerah masing-masing. Sebagian besar mengaku yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah kualitas pelayanan.

"Ternyata dari empat orang yang saya tanya, tiga hal yang paling dikomplain masyarakat itu ada layanan buruk, kurang senyum, tidak cepat, berbelit-belit. Jadi mereka sadar, maka tugasnya adalah membuat inovasi layanan mudah, murah, cepat, dan berintegritas," ungkapnya.

Terkait integritas dan keterbukaan, Gubernur sempat melontarkan pertanyaan kepada peserta, apakah masih ada praktik jual-beli jabatan di daerah masing-masing. Pada para peserta, Gubernur juga menceritakan kasus yang terjadi di Kabupaten Pemalang belum lama ini. Bupati Pemalang dan sejumlah pejabat lain ditangkap tangan KPK akibat praktek suap dan jual beli jabatan.

"Pasti rata-rata tidak mengaku, tapi hari ini kurang lebih ada 11 orang yang jadi tersangka di Pemalang. Itu untuk pembelajaran, bukan kami mengolok-olok. Kami sampaikan kepada mereka, agar itu tidak terulang," tegasnya.

Turut disampaikan, pelatihan kepemimpinan itu tidak hanya tentang leadership, (kepemimpinan) tetapi juga followership, (keteladanan) dan tentu saja membangun nilai-nilai integritas. Melayani masyarakat seharusnya dipahami sebagai tanggungjawab, bukan beban, sehingga bisa dilakukan dengan gembira. 

"Memang semua mengatakan ini adalah tanggung jawab. Tapi faktanya, (masih) ada yang mengaku membuat KTP (prosesnya) lama, ya sudah itu diubah. Apakah orangnya yang tidak mau melakukan (perbaikan), atau sistemnya yang buruk (dirubah)," imbuhnya.