SEMARANG - Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi persoalan perubahan iklim di pesisir utara, mulai dari wilayah Brebes sampai dengan Rembang. Termasuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta Kemitraan dengan Adaptation Fund, sebagai lembaga internasional pelopor dalam pendanaan adaptasi perubahan iklim. 

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno saat membuka Country Exchange di Hotel Padma Semarang, Senin (5/6/2023). Kegiatan yang dihadiri delegasi dari 20 negara tersebut, ditandai dengan pemukulan gong oleh Sekda 

"Saya berharap, metode-metode penanganan yang dilakukan Kemitraan, dapat menjadi solusi bersama dan bisa ditularkan ke kabupaten dan kota yang berada di daerah pantura Jateng. Sehingga (dapat membantu) upaya pemerintah dan semua pihak untuk mengatasi persoalan perubahan iklim, yang menyebabkan wilayah pantura tergenang rob," katanya.

Sekda mengatakan, kawasan pantai utara Jawa Tengah menghadapi masalah penurunan permukaan tanah yang luar biasa, sehingga terjadi rob. Persoalan tersebut harus segera diatasi. Salah satunya dengan mencari sumber air baku bagi sebagian besar industri di kawasan tersebut, yang hingga saat ini masih menggunakan air tanah. 

"Sehingga kita harus berupaya untuk mengkonversi dari air tanah menjadi air baku. Ini juga butuh proses karena kondisi yang sudah ada tidak mungkin kita hentikan aktivitasnya, karena memang eksisting (keberadaan) sudah lama seperti itu. Tetapi kita harus segera mencarikan solusi untuk memenuhi kebutuhan air bakunya," ujar Sekda.

Penjabat Sekda Kota Pekalongan, Anita Heru Kusumorini mengatakan, posisi Kota Pekalongan hanya berada sekitar satu meter di atas permukaan laut, sehingga dampak perubahan iklim sangat dirasakan. Terutama persoalan naiknya permukaan air laut, sudah dialami warga di  kawasan pesisir utara Kota Pekalongan sejak sekitar 10 tahun terakhir. 

"Apalagi tanah di Kota Pekalongan mengalami penurunan, sehingga rob dalam 10 tahun terakhir sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat dan mempengaruhi kehidupan sosial maupun perekonomiannya," katanya.

Turut dijelaskan, berbagai upaya telah dilakukan pihaknya, untuk mengatasi persoalan lingkungan di pantura Pekalongan. Salah satunya bekerjasama dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan membangun tanggul rob. Tanggul tersebut untuk melindungi pantai maupun sungai dari terjangan rob agar tidak menggenangi permukiman warga. 

"Tetapi ini masih proses dan belum bisa menyelesaikan permasalahan seluruh Kota Pekalongan, karena baru dari satu sisi. Yakni sisi timur dari Sungai Pekalongan, sedangkan dari sisi barat dapat ditanggulangi bersama. Antara lain melalui dana Kemitraan untuk melindungi pantai Pekalongan baik dengan pembangunan tanggul maupun penanaman mangrove," terangnya.

Kegiatan Country Exchange  dihadiri 20 negara penerima dana Adaptation Fund yang memiliki permasalahan dan pengalaman mengatasi persoalan lingkungan di negara masing-masing. Pada forum ini mereka akan membahas berbagai persoalan perubahan iklim di Jawa Tengah, salah satunya persoalan rob pantai utara Kota Pekalongan. 

"Sebanyak 20 negara yang hadir merupakan negara negara penerima dana Adaptation Fund yang memiliki persoalan dan pengalaman di negara masing-masing. Kami berharap bisa belajar dari mereka semua tentang pengalaman-pengalaman untuk mengatasi persoalan lingkungan akibat perubahan iklim. Harapnnya bisa diterapkan di Kota Pekalongan dan wilayah lain di Jateng," harap Anita.