SEMARANG - Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno resmi dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Provinsi Jawa Tengah periode 2023-2026. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV), Warsito di Gumaya Hotel Tower, Selasa (22/8/2023).

Sekda mengatakan, pendidikan vokasi menjadi sesuatu yang strategis di Jateng. Seiring masuknya investor dari dalam dan luar negeri ke Jateng, maka dibutuhkan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif. Sehingga dengan pendidikan dan pelatihan vokasi yang berkualitas, maka nantinya Jateng mampu menjawab tantangan kebutuhan SDM.

"Berbicara tentang pendidikan vokasi itu menjadi sesuatu yang strategis di Jateng. Kemarin CJIBF di Borobudur kita berupaya menarik investor masuk (ke) Jateng. Ini sudah ada investasi masuk di Jateng, tentu saja kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang ada di Jateng, supaya sesuai dengan kebutuhan dunia industri yang masuk di Jateng," kata Sekda. 

Dijelaskan, keberadaan TKDV Jateng yang melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jateng, instansi pemerintah, akademisi, dan stakeholder terkait menjadi bagian dalam rangka menyiapkan SDM Jateng yang unggul dan kompetitif. Hal ini dilakukan, guna menghadapi tantangan dunia kerja saat ini maupun di masa yang akan datang.

"Ini menjadi bagian dalam menyiapkan SDM di Jateng untuk masuk ke dunia kerja. Karena ini sangat eman-eman (sayang), karena sudah banyak investasi yang masuk ke Jateng tetapi tenaga kerjanya tidak siap, sehingga tenaga kerjanya mengambil dari luar Jateng," katanya.

Sekda menjelaskan, bagi pengurus atau anggota dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, maupun instansi terkait lainnya dengan bendera ASN, menyiapkan SDM yang unggul dan berdaya saing sudah menjadi tanggung jawab. Namun pemerintah tidak mampu melakukannya sendiri, tetapi membutuhkan bantuan dari para stakeholder, yakni kalangan pengusaha, akademisi, dan para pemangku kebijakan lainnya untuk bersama-sama menyiapkan SDM yang siap masuk ke dunia kerja.

Harapannya, Pendidikan vokasi tidak hanya menyediakan SDM untuk kebutuhan di Jateng, melainkan juga bisa menjadi bagian pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di luar Jateng. Terlebih program tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab Pemprov Jateng untuk mencapai visi misinya, yaitu mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jateng.

"Sekali lagi terima kasih, karena dengan adanya TKDV, tentu saja karena saya didapuk sebagai ketua, mohon bantuan dari semuanya. Kita bekerja sama, karena adanya TKDV tentu saja melibatkan semua stakeholder. Baik dunia industri, pemerintahan, maupun akademisi," katanya.

Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Daerah Vokasi, Warsito meminta pengurus TKDV Jateng segera menyusun program kerja terdekat dengan membentuk Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) khusus Pemprov Jateng. Disebutkan, basis penyusunan program kerja, pendidikan vokasi, dan pelatihan vokasi harus mengacu pada kebutuhan tenaga kerja yang ada di Jateng.

"Ini menjadi amanah berat bagi Kadin dan para pengusaha serta dinas tenaga kerja. Segera susun SIPK, karena itu akan menjadi sasaran dalam menyiapkan tenaga kerja. Sebab, selagi tidak ada SIPK kita akan kewalahan dalam menjawab tantangan atau mempersiapkan SDM," jelasnya. 

Warsito yang juga selaku Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI menjelaskan, SIPK adalah sistem yang dinamis, sehingga harus menjadi acuan pertama untuk segera disusun. Selain itu juga melihat sejauh mana kesiapan SDM di SMK dan pendidikan tinggi vokasi yang akan ditujukan untuk dunia kerja, serta berbasis angka riil.

"Termasuk lulusan SMK mana, jumlahnya berapa, level kompetensi, sertifikasinya apa, kemudian industri yang butuh jumlahnya berapa, serta bidang dan levelnya apa, kemudian dipertemukan. Dan kami yakin jumlah lulusan itu tidak semuanya terserap di industri besar, maka turunannya adalah UMKM juga harus menyusun prospek pengembangan usaha," bebernya.