SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggencarkan berbagai program strategis guna percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Jateng. Beberapa di antaranya, yakni program pemberdayaan masyarakat melalui berbagai pelatihan keterampilan, pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH), jambanisasi, pemenuhan kebutuhan air bersih, listrik murah, serta pencegahan stunting.

"Kita sudah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan, seperti masalah RTLH, masalah air bersih, dan masalah anak tidak sekolah, ini yang kita selesaikan. Yang tidak kalah penting adalah pemberdayaan masyarakat di daerah miskin ekstrem," ujar Sekretaris Daerah Jawa Tengah,  Sumarno usai membuka Forum Group Discussion "Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem" di Gedung C lantai 10, Sekretariat Daerah Jateng, Rabu (27/9/2023).

Selain program bantuan konsumtif, kata Sekda, program pemberdayaan masyarakat yang menyasar daerah miskin ekstrem sangat penting dilakukan oleh pemerintah bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan stakeholder (pemangku kepentingan) lain. Terutama program pelatihan dan pendampingan wirausaha, pertukangan, dan keterampilan lainnya. 

"Yang jauh lebih penting, adalah bagaimana mereka (tidak hanya) mendapat bantuan, tetapi bagaimana bisa berdaya, bisa mempunyai pekerjaan, dan penghasilan rutin, sehingga mereka bisa terentaskan dari kemiskinan," harap Sekda.

Dijelaskan, koordinasi dan kolaborasi antarsektor harus terus dilakukan, sebab penanganan kemiskinan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, namun harus ada kolaborasi untuk bergerak bersama dalam menuntaskan berbagai persoalan kemiskinan di daerah-daerah zona merah atau masuk kategori miskin ekstrem.

"Kita berharap, kita bikin program di 2024 (agar) kemiskinan ekstrem di Jateng dapat dituntaskan. Ini juga menjadi bagian dari target pemerintah pusat," kata Sekda.

Senada dengan Sekda, Kepala Biro Pembangunan Daerah Setda Jateng, Endi Faiz Effendi menjelaskan, terdapat 8 strategi penanganan kemiskinan ekstrem di Jateng, yakni pendekatan kualitas RTLH, bantuan jamban sehat, pemenuhan air bersih, listrik murah, penanganan stunting, disabilitas, anak putus sekolah, dan orang tidak bekerja. 

"Kita akan menuntaskan, sisa intervensi yang menjadi strategi legacy (warisan) dari gubernur kemarin. Ada 8 intervensi dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Jateng," katanya.

Endi optimistis target pengentasan kemiskinan ekstrim di Jateng dapat tercapai. Terlebih dengan adanya kolaborasi dengan stakeholder terkait untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan ekstrim di Jateng. Hingga saat ini, Pemprov Jateng telah menggandeng organisasi perangkat daerah (OPD), Baznas, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), perusahaan swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR), dan filantropi Indonesia. 

"Kalau kita pakai dana APBD Provinsi terbatas. Ini adalah gerakan kebersamaan dan gotong royong semua unsur stakeholder, dari Baznas, CSR, UPZ, filantropi Indonesia, dan anggaran lain di luar pemerintah, itu bisa bergotong royong, bekerja sama untuk penuntasan penyediaan fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat di Jateng," kata Endi.