SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 17 Oktober 2023 telah menggelontorkan sebanyak 151 ton cadangan beras di daerah miskin ekstrem. Tujuannya guna menekan inflasi di wilayahnya. 

Hal tersebut disampaikan Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., pada Rapat Koordinasi Wilayah dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa Tengah di Kota Semarang, Kamis (19/10/2023). 

"Beberapa kebutuhan pokok ada kenaikan, di antaranya beras dan gula. Selain itu, ada kenaikan tapi masih kecil, yaitu cabai. Inilah yang memang banyak mempengaruhi inflasi," ujarnya.

Menurut Pj Gubernur, fenomena El Nino dan kekeringan berpengaruh terhadap penurunan produksi sejumlah komoditas pertanian. Selain itu, krisis pangan yang terjadi di sejumlah negara, mengakibatkan terjadinya pengetatan kebijakan impor pangan. Hal ini tentunya berdampak pada peningkatan harga sejumlah komoditas.  

Berdasarkan situasi itu, Pemprov Jateng mengeluarkan berbagai kebijakan strategis. Diantaranya, dengan menggelontorkan cadangan beras ke daerah miskin ekstrem dan rawan pangan serta menggencarkan program Gerakan Pangan Murah (GPM). Diketahui per 6 Oktober 2023, program tersebut sudah terlaksana 445 kali di 35 kabupaten/kota. 

Kemudian, juga memberikan subsidi transportasi kepada para petani, peternak, gabungan kelompok tani, serta para pelaku usaha pangan lainnya, sebesar Rp287,709 juta atau setara 204 ton, per 6 Oktober 2023.

“Pemprov punya cadangan beras, ini sudah kami gelontorkan juga di kabupaten/kota untuk menstabilkan harga pangan dan beras,” ujar Pj Gubernur. 

Langkah lain yang dilakukan adalah memantau dan mengevaluasi distribusi pemasaran hasil panen, khususnya padi atau beras. Sebab berdasarkan data dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, pemasaran hasil panen di Jawa Tengah hanya sekitar 20%. Sisanya masuk ke daerah lain dan food station, perusahaan yang menjadi pilar ketahanan pangan.

"Jadi memang hasil panen kita ini, Jawa Tengah kan seharusnya surplus beras. Tetapi terkadang beras-beras ini sudah diambil para tengkulak. Ini yang menjadi PR (pekerjaan rumah) kami. Kami akan lebih merangkul para petani, untuk peredaran beras ini di Jawa Tengah. Ini yang akan kami lakukan ke depan," imbuh Pj Gubernur. 

Selain membuat berbagai langkah strategis, lanjut Pj Gubernur, evaluasi TPID juga dilakukan secara berkala mulai dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Tujuannya untuk memaksimalkan pengendalian inflasi. 

“Evaluasi ini sangat penting, jadi harus ada langkah konkret, harus ada terobosan maupun inovasi untuk menjaga stabilitas inflasi ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwi Saputro menyampaikan, pada September 2023 tercatat ada enam kabupaten/kota yang inflasinya tinggi. Capaian inflasi di beberapa daerah itu berada di atas inflasi nasional. 

“Ini sudah warning, sudah red color. Ini disebabkan oleh inflasi beras,” katanya. 

Oleh karena itu, selain operasi pasar, juga dilakukan terobosan dengan membuat Toko TPID. Rahmat menambahkan, pihaknya bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang untuk mendirikan Toko TPID di Pasar Kanjengan, Semarang. 

“Semoga ini bisa direplikasi di lima kabupaten/kota lain pencatat inflasi, yaitu Kudus, Tegal, Purwokerto, Cilacap, dan Solo," jelasnya.