PATI – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mengoptimalkan intervensi penanganan stunting pada beberapa kabupaten/kota di wilayahnya. Sebab, penurunan stunting di beberapa daerah dinilai belum begitu signifikan. 

Hal itu disampaikan Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., dalam acara Pencanangan Kesatuan Gerakan PKK Bangga Kencana Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 di Kabupaten Pati, Senin (6/11/2023). 

"Saya akan perhatikan betul, dan akan intervensi ke bupati/wali kota, untuk bersama-sama, lebih memaksimalkan kinerja (penanganan stunting),” ucapnya.

Terkait intervensi stunting, Pemprov Jateng akan menerjunkan tim di 20 Kabupaten/Kota guna mengupayakan penurunan angka stunting. Selain itu, TNI-Polri juga bersinergi untuk membantu persoalan tersebut. 

Diketahui sudah ada 15 Kabupaten/Kota yang berhasil menurunkan stunting pada periode 2021 ke 2022. Bahkan pada tahun 2022, Kota Semarang berhasil menurunkan angka stunting sebesar 10%. Selain itu, Kabupaten Demak juga mengalami penurunan sebesar 9% di tahun 2021. 

“Faktanya kalau kita serius, ada contoh daerah yang bisa menurunkan stunting,” kata Pj Gubernur. 

Secara umum, gambaran prevalensi stunting di Jawa Tengah tahun 2022 masih berada pada angka 20,8%. Pada tahun 2023, angka ini diperkirakan akan turun. Sebab, dalam beberapa waktu terakhir, Pemprov Jateng terus menggencarkan pelaksanaan berbagai program guna menekan angka stunting.

"Insyaallah di tahun 2023 ini, dengan upaya dan langkah-langkah sampai ke tingkat dasar, stunting ini kita upayakan menurun. Target kami, pada tahun 2024 sebagaimana target dari pemerintah pusat adalah 14%," jelas Pj Gubernur.

Menurut Pj Gubernur, upaya penurunan angka stunting harus dikerjakan secara bersama-sama. Oleh sebab itu, Pencanangan Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah ini dinilai penting, guna membangun sinergitas berbagai stakeholder terkait, agar dapat berkolaborasi dalam menyelesaikan persoalan stunting. 

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya meminta TP PKK Kabupaten/Kota agar memaksimalkan peran Kader PKK di segala tingkatan untuk mengedukasi para remaja dan orang tua dalam mencegah pernikahan dini. 

Selain itu, juga harus lebih gencar mengedukasi pasangan usia subur agar menggunakan kontrasepsi pasca persalinan, meningkatkan gerakan ayo ke posyandu, dan bina keluarga balita untuk memantau tumbuh kembang anak. 

“Bahkan, mampu meningkatkan pemberian makanan tambahan bergizi, dari pangan lokal yang murah dan mudah didapat, dan mengoptimalkan kinerja tim pendamping keluarga," ungkapnya. 

Ditambahkan Pj Gubernur, masih ada Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penanganan stunting. Saat ini, diketahui serapan BOKB di Jawa Tengah masih sekitar 64-74 %. Bantuan dari pemerintah pusat ini, nantinya dapat direalisasikan untuk pemberian makanan bergizi bagi anak, vitamin, dan kebutuhan lainnya. 

"Saya yakin, tahun ini akan bisa terserap semua, sehingga stunting kita bisa tertangani dengan tepat sasaran,” katanya. 

Selain itu, penanganan stunting juga harus dilakukan secara bersamaan dengan program penanggulangan kemiskinan. Sebab, keduanya dinilai saling berkaitan. 

Pj Gubernur menyampaikan, penanganan persoalan kemiskinan dilakukan dengan memberikan berbagai bantuan kepada daerah yang masuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrem.