Foto : Ebron (Humas Jateng)
Foto : Ebron (Humas Jateng)
PATI - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., menegaskan kembali komitmen netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan Pj kepala daerah di wilayahnya dalam Pemilu dan Pemilukada 2024.
"Beberapa waktu lalu, kami dikumpulkan oleh Presiden dan Mendagri (Menteri Dalam Negeri), bahwa seluruh ASN, termasuk di dalamnya penjabat kepala daerah, ini harus netral. Tidak boleh bermain politik praktis, dan itu akan dievaluasi," katanya saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Pati, Senin (6/11/2023).
Pj Gubernur mengingatkan kepada Pj bupati dan wali kota di Jateng, perihal evaluasi rutin yang dilakukan. Tujuannya agar para penjabat dapat menjalankan tugas pokoknya dengan baik, termasuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya.
"Pj (penjabat) ini, setiap tiga bulan kan selalu ada evaluasi kinerjanya. Apalagi kalau kedapatan terjun ke politik praktis, pasti akan dievaluasi. Makanya, kami selalu menekankan itu (netralitas)," jelasnya.
Selain itu, komitmen netralitas tersebut juga terus digaungkan oleh Pj Gubernur dalam setiap kesempatan. Bahkan, pihaknya terus mengingatkan agar para ASN tidak tergoda dengan hal-hal berbau politik.
“Provinsi Jawa Tengah sudah komitmen dan sudah berikrar, kita punya hak pilih, tetapi tidak bermain politik praktis," katanya.
Apabila nantinya ditemukan ASN atau Pj kepala daerah yang terjun atau terlibat dalam politik praktis, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi tegas.
Dalam menghadapi Pemilu 2024, Pj Gubernur juga terus menjalin sinergisitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran pesta demokrasi tersebut.
PATI - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., menegaskan kembali komitmen netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan Pj kepala daerah di wilayahnya dalam Pemilu dan Pemilukada 2024.
"Beberapa waktu lalu, kami dikumpulkan oleh Presiden dan Mendagri (Menteri Dalam Negeri), bahwa seluruh ASN, termasuk di dalamnya penjabat kepala daerah, ini harus netral. Tidak boleh bermain politik praktis, dan itu akan dievaluasi," katanya saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Pati, Senin (6/11/2023).
Pj Gubernur mengingatkan kepada Pj bupati dan wali kota di Jateng, perihal evaluasi rutin yang dilakukan. Tujuannya agar para penjabat dapat menjalankan tugas pokoknya dengan baik, termasuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya.
"Pj (penjabat) ini, setiap tiga bulan kan selalu ada evaluasi kinerjanya. Apalagi kalau kedapatan terjun ke politik praktis, pasti akan dievaluasi. Makanya, kami selalu menekankan itu (netralitas)," jelasnya.
Selain itu, komitmen netralitas tersebut juga terus digaungkan oleh Pj Gubernur dalam setiap kesempatan. Bahkan, pihaknya terus mengingatkan agar para ASN tidak tergoda dengan hal-hal berbau politik.
“Provinsi Jawa Tengah sudah komitmen dan sudah berikrar, kita punya hak pilih, tetapi tidak bermain politik praktis," katanya.
Apabila nantinya ditemukan ASN atau Pj kepala daerah yang terjun atau terlibat dalam politik praktis, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi tegas.
Dalam menghadapi Pemilu 2024, Pj Gubernur juga terus menjalin sinergisitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran pesta demokrasi tersebut.