JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan insentif fiskal senilai Rp5,79 miliar atas pencapaian kinerja dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem yang dinilai baik.

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin kepada Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., pada Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023 di Istana Wakil Presiden, Kamis (9/11/2023). 

Penghargaan tersebut juga diberikan atas kepatuhan Jateng dalam memverifikasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan melaporkan pelaksanaannya. Serta alokasi anggaran APBD maupun penunjangnya, yang juga berpihak pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. 

Pj Gubernur mengatakan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, akan terus digenjot hingga akhir tahun 2024. Dengan cara mengintervensi 8 komponen sasaran, yakni rumah tidak layak huni (RTLH), listrik, sumber air, jambanisasi, stunting, anak tidak sekolah, disabilitas, dan individu tidak bekerja. 

Pendanaan dalam upaya intervensi tersebut, tidak hanya mengandalkan anggaran negara. Namun, Pemprov Jateng juga melibatkan pihak swasta, lembaga amil zakat, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

"Sesuai target nasional, pada akhir 2024 nanti, kita memaksimalkan untuk mencapai nol persen untuk kemiskinan ekstrem," tuturnya.

Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin menekankan, pimpinan daerah memiliki peran krusial dalam menyusun program dan kegiatan, serta keberpihakan anggaran daerah untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Apalagi, waktu yang dimiliki untuk menuju target nol persen kemiskinan ekstrem hanya tersisa satu tahun. 

"Saya minta, agar konsistensi seluruh pimpinan daerah tetap terjaga. Utamanya, dalam melaksanakan strategi  pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan keberlanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrem, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan,” ucapnya. 

Selain itu, pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan aspek pertumbuhan, keadilan sosial, dan keterjangkauan, juga perlu menjadi perhatian bersama.

Wakil Presiden menilai, berbagai langkah konkret untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem sudah mulai nampak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023, angka kemiskinan ekstrem tersisa sebesar 1,12%. Angka ini sudah banyak menurun dari tahun 2018, yang berada pada angka 3,6%.

"Pekerjaan rumah kita adalah, menjaga tren penurunan ini hingga dapat tercapai. Semua upaya ini hanya mungkin terwujud, melalui kolaborasi dan kerja sama, kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Kerja aktif seluruh kepala daerah, menjadi prasyarat mutlak tercapainya target penurunan kemiskinan ekstrem," tandasnya.