SEMARANG – Komisi II DPR RI menilai semua aspek kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Jawa Tengah sudah matang. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa saat melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka mengecek kesiapan tahapan pelaksanaan Pemilu serentak 2024 di Jawa Tengah.

Sinergi dan kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI/Polri, dan berbagai pihak terkait juga dinilai sudah berjalan baik.

"Secara keseluruhan dari semua aspek. Baik yang disampaikan oleh KPU, Bawaslu, maupun pemerintah daerah melalui Pj Gubernur, kami melihat secara umum Jawa Tengah siap untuk melakukan Pemilu," katanya di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang pada Selasa, 21 November 2023. 

Pihaknya mengatakan, kesiapan itu dapat dilihat dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Calon Tetap (DCT), potensi kerawanan selama tahapan Pemilu, bahkan penanggulangannya.  

"Semua sudah dipetakan, dan langkah-langkah tadi juga sudah disampaikan. Misalnya, tadi Pj Gubernur Jateng menyampaikan langkah-langkah, terkait mengantisipasi kerawanan Pemilu," katanya.

Ditambahkan Mustopa, sudah dilakukan langkah antisipasi di daerah-daerah yang dianggap rawan. Hal itu diwujudkan melalui sinergi antartokoh masyarakat, para pemangku wewenang, dan sebagainya.  

Pihaknya juga mengapresiasi tanggung jawab Pemprov Jateng dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024. Hal ini terlihat dari penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sudah dilakukan dengan KPU dan Bawaslu. Bahkan persiapan di kabupaten/kota juga sudah hampir 100%.

Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., mengatakan, persiapan dan kesiapan Pemilu serentak 2024 sudah dilaksanakan sejak jauh-jauh hari. 

Strategi dalam menjaga situasi dan kondisi jelang Pemilu telah dilakukan dengan cara memelihara kondisi damai di masyarakat, penguatan forum-forum mitra, serta pelibatan para tokoh dan pemangku wewenang. Selain itu, juga dilakukan pemantauan dan pengawasan di media massa dan jejaring sosial.

"Untuk menjaga kondusifitas wilayah dan membangun sistem pencegahan dini, sinergi antaraparat dan masyarakat, dalam rangka deteksi dini dan cegah dini terus dilakukan,” kata Pj Gubernur. 

Pihaknya membeberkan, dalam Pemilu 2024 nanti juga akan ditugaskan sekitar 234.598 anggota perlindungan masyarakat (linmas). Diketahui tiap-tiap tempat pemungutan suara (TPS) nantinya akan dijaga oleh dua personel linmas. 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jateng juga siap mengupayakan peningkatan keterampilan deteksi dini bagi anggota satuan perlindungan masyarakat (satlinmas), peningkatan pos pengamanan (Pos PAM) terpadu, peningkatan keterampilan penanganan bencana, serta pelatihan satlinmas yang bertugas dalam PAM Pemilu, hal tersebut tentunya juga bekerja sama dengan TNI, Polri, dan KPU. 

Perihal penyediaan dana hibah kegiatan Pilkada 2024, Pemprov Jateng juga telah melakukan Penandatanganan NPHD pada tanggal 15 November 2023. Total keseluruhan hibah Pilkada Jawa Tengah sebesar Rp985.326.500.000 dengan rincian, sebanyak Rp791.608.630.000 untuk KPU Jateng dan sebesar Rp193.717.870.000 untuk Bawaslu Jateng.

"Dana hibah sudah dicairkan 40 persen pada tahun 2023, bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, dan 60 persen berasal dari APBD Tahun Anggaran 2024," kata Pj Gubernur.