BOYOLALI - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Sebab, hal itu dinilai dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat di daerah.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno di sela pembukaan acara "Capacity Building Transformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju Jateng yang Semakin Transparan dan Akuntabel" di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Rabu (22/11/2023).

"Pengelolaan keuangan mempunyai risiko yang sangat tinggi, sehingga mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, itu harus tetap dilakukan," ujarnya.

Diketahui pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lebih jauh, Sekda mengingatkan, bahwa pengelolaan tersebut harus dilakukan secara benar dan tidak boleh ada kecurangan di dalamnya.

Menurutnya, mengelola keuangan merupakan tugas berat, sebab nantinya akan muncul banyak godaan untuk berbuat culas. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar aparatur sipil negara (ASN) sebagai pemberi layanan bagi masyarakat dapat menegakkan dan menjunjung tinggi integritas yang dimiliki.

"Kami berterima kasih kepada teman-teman di Pemprov Jateng, yang telah bersama-sama membangun pengelolaan keuangan, yang transparan dan akuntabel,” katanya. 

Dalam kesempatan itu, Sekda juga meninjau bazar yang memamerkan aneka produk usaha mandiri dari beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jateng. 

Berbagai produk yang ditampilkan, yakni kopi, batik, serta minuman dan makanan ringan khas daerah. Sementara beberapa sekolah yang menampilkan usahanya, yaitu SMKN Temanggung, SMKN 3 Magelang, SMKN 4 Surakarta, SMKN 1 Kalibawang Wonosobo, dan SMKN 6 Semarang.