SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis angka stunting di wilayahnya mengalami penurunan pada akhir tahun ini. Sebab, berbagai upaya penurunan telah dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

Rencananya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan mengumumkan hasil kinerja penurunan angka stunting di akhir Desember 2023 nanti. 

“Pada tahun 2022, posisinya di angka 20,8%, untuk tahun 2023, belum diumumkan. Nanti kita menunggu sekitar akhir Desember. Tetapi kami yakin, bahwa di tahun 2023 ini akan ada penurunan," kata Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., di sela acara Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Jateng di Hotel Novotel Semarang pada Senin, 5 Desember 2023.

Pada kesempatan tersebut, Pj Gubernur menyampaikan, pihaknya berkomitmen akan mencapai target penurunan stunting di angka 14%, seperti yang diharapkan pemerintah pusat. 

Berbagai cara terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mencapai target tersebut, yakni melakukan sosialisasi Jo Kawin Bocah, pemberian pil tambah darah, gerakan Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng, penyediaan jamban sehat, dan kolaborasi dengan kabupaten/kota terkait dengan penguatan perencanaan anggaran.

"Makanya, hampir setiap satu bulan sekali, dari BKKBN Jateng, terus melakukan langkah-langkah evaluasi," kata Pj Gubernur. 

Menurutnya, salah satu kunci keberhasilan penurunan stunting adalah pengawalan dan koordinasi dari tingkat pusat hingga desa. Proses ini juga membutuhkan kolaborasi dari semua pihak agar angka stunting dapat mengalami penurunan.

Sementara itu, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengapresiasi kerja keras Provinsi Jateng dalam menurunkan angka stunting. Kinerja itu salah satunya tercermin dari realisasi serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tinggi. 

Diketahui, DAK merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik.

Rincian dari tingginya serapan DAK tersebut, yakni serapan DAK fisik untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana publik sudah mencapai 91,7%. Sementara, DAK non-fisik untuk mendukung operasional layanan publik, serapannya masih sebesar 75%.