SEMARANG - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) senilai kurang lebih Rp111 triliun. 

Dana yang bersumber dari alokasi APBN tahun 2024 untuk instansi vertikal kementerian/lembaga dan pemerintah daerah itu, diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. 

Penyerahan dana tersebut dilakukan oleh Pj Gubernur bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang pada Senin, 4 Desember 2023.

Pj Gubernur mengatakan, jumlah alokasi APBN tahun 2024 untuk Jawa Tengah itu, meningkat sebesar Rp7 triliun dari anggaran tahun 2023. Menurutnya, peningkatan tersebut merupakan hasil dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas yang dilakukan oleh seluruh instansi terkait.

Adanya peningkatan anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja di seluruh satuan kerja, khususnya di Pemprov Jateng, instansi vertikal, maupun pemerintah daerah. 

“Penganggaran ini, dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita juga terus melaksanakan, dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah," kata Pj Gubernur. 

Pengelolaan anggaran tahun 2024 tersebut, difokuskan pada perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), percepatan transformasi ekonomi hijau melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA), pemberian subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran, penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara.

"Kita tetap prioritaskan program nasional, juga termasuk program daerah, seperti masalah stunting, kemiskinan, juga masalah kestabilan inflasi,” imbuh Pj Gubernur. 

Selain itu, anggaran tersebut juga digunakan dalam upaya meningkatkan perekonomian, pendidikan, infrastruktur, serta profesionalitas sumber daya manusia di Jawa Tengah. 

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Provinsi Jawa Tengah, Muhdi mengatakan, APBN menjadi instrumen yang diandalkan sejak tahun 2020 sampai 2023. 

Penyerahan DIPA dan buku daftar alokasi TKD ini menandai bahwa APBN 2024 sudah bisa dilaksanakan di akhir tahun 2023 untuk persiapan tertentu, seperti tender atau tawaran pengajuan harga proyek dan evaluasi.

"Harapan dari Presiden Joko Widodo, terkait dengan penggunaan anggaran yang menumpuk di akhir tahun, tidak terjadi lagi di tahun 2024. Ini kita dorong, agar satker (satuan kerja) kementerian/lembaga, dan OPD untuk pemerintah daerah, bisa melaksanakan anggaran 2023 secepat mungkin," kata Muhdi.

Pihaknya menjelaskan, pelaksanaan alokasi anggaran ini sudah ditentukan penggunaannya. Diharapkan juga ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penggunaan anggaran agar tidak terjadi tumpang tindih. 

Ditambahkan Muhdi, alokasi anggaran itu didorong untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dari sektor pendidikan, memperluas lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, serta menurunkan inflasi dan stunting. 

“Itu yang menjadi fokus perhatian pada era transisi saat ini," jelasnya.