Foto : Bintoro (Humas Jateng)
Foto : Bintoro (Humas Jateng)
SEMARANG - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah akan bersinergi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam upaya penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat.
"Di tahun 2024, kita ingin mengembangkan akses keuangan yang tidak hanya di sektor perbankan, tetapi lembaga-lembaga keuangan yang lain,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno saat membuka Konsinyasi Pembahasan Rencana Sinergi BP Tapera dan TPAKD Jateng di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jateng pada Jumat, 15 Desember 2023.
Akses keuangan non-perbankan itu meliputi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Pegadaian, dan BP Tapera.
Sekda yang sekaligus Koordinator TPAKD Jateng menjelaskan, BP Tapera memiliki berbagai program dengan jangkauan yang lebih luas, sehingga mampu menghimpun dan menyediakan dana untuk pembiayaan perumahan.
Bahkan, BP Tapera ini tidak hanya menyasar kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga masyarakat umum.
Sekda berharap, ke depannya program BP Tapera juga ditujukan kepada para pekerja di kawasan industri, serta diupayakan perluasan cakupannya dengan menyediakan rumah bersubsidi dan rumah susun sewa.
Hal ini dikarenakan, sampai saat ini penyediaan rumah untuk masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah.
Oleh sebab itu, sosialisasi mengenai berbagai program pemenuhan perumahan bagi masyarakat sangat penting dan harus dilakukan oleh banyak pihak.
"Mudah-mudahan, program ini menjadi jalan untuk mengakselerasi pemenuhan perumahan bagi masyarakat Jawa Tengah," harap Sekda.
Sementara itu, Deputi Pengawasan Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Kantor Otoritas Jasa kuangan (OJK) Jateng, Tias Retnani mengatakan, sinergi antara Pemprov Jateng dan OJK diharapkan makin meningkat di tahun 2024.
Selama ini, berbagai program TPAKD diketahui lebih banyak berfokus pada produk-produk keuangan di sektor perbankan. Sedangkan masih banyak produk keuangan non-perbankan yang perlu dimaksimalkan, sehingga nantinya dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
SEMARANG - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah akan bersinergi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam upaya penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat.
"Di tahun 2024, kita ingin mengembangkan akses keuangan yang tidak hanya di sektor perbankan, tetapi lembaga-lembaga keuangan yang lain,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno saat membuka Konsinyasi Pembahasan Rencana Sinergi BP Tapera dan TPAKD Jateng di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jateng pada Jumat, 15 Desember 2023.
Akses keuangan non-perbankan itu meliputi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Pegadaian, dan BP Tapera.
Sekda yang sekaligus Koordinator TPAKD Jateng menjelaskan, BP Tapera memiliki berbagai program dengan jangkauan yang lebih luas, sehingga mampu menghimpun dan menyediakan dana untuk pembiayaan perumahan.
Bahkan, BP Tapera ini tidak hanya menyasar kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga masyarakat umum.
Sekda berharap, ke depannya program BP Tapera juga ditujukan kepada para pekerja di kawasan industri, serta diupayakan perluasan cakupannya dengan menyediakan rumah bersubsidi dan rumah susun sewa.
Hal ini dikarenakan, sampai saat ini penyediaan rumah untuk masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah.
Oleh sebab itu, sosialisasi mengenai berbagai program pemenuhan perumahan bagi masyarakat sangat penting dan harus dilakukan oleh banyak pihak.
"Mudah-mudahan, program ini menjadi jalan untuk mengakselerasi pemenuhan perumahan bagi masyarakat Jawa Tengah," harap Sekda.
Sementara itu, Deputi Pengawasan Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Kantor Otoritas Jasa kuangan (OJK) Jateng, Tias Retnani mengatakan, sinergi antara Pemprov Jateng dan OJK diharapkan makin meningkat di tahun 2024.
Selama ini, berbagai program TPAKD diketahui lebih banyak berfokus pada produk-produk keuangan di sektor perbankan. Sedangkan masih banyak produk keuangan non-perbankan yang perlu dimaksimalkan, sehingga nantinya dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berita Terbaru