SEMARANG - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., mendorong percepatan sertifikasi halal bagi produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jateng. Hal ini bertujuan agar kehalalan produk yang dipasarkan dapat terjamin.

"Sampai saat ini, baru sekitar 4.700 pelaku usaha UMKM yang sudah mendapatkan sertifikasi halal," katanya saat membuka Bimbingan Teknis Jaminan Sertifikasi Produk Halal di Hotel Kesambi Hijau pada Rabu, 24 Januari 2024.

Pada tahun 2024, Pemprov Jateng memfasilitasi sekitar 500 sertifikat halal yang akan diberikan kepada para pelaku UMKM. Tahun berikutnya, diupayakan ada 1.000 sampai 2.000 pelaku usaha yang juga akan mendapatkannya, sehingga percepatan sertifikasi halal dapat segera dilakukan.

Populasi penduduk muslim di Jawa Tengah yang berjumlah sekitar 35,6 juta jiwa, mendorong permintaan ketersediaan produk halal yang jumlahnya cukup tinggi.

Maka dari itu, sertifikat jaminan produk halal ini sangat penting bagi para pelaku usaha. Sebab, dinilai dapat meningkatkan citra positif tentang jaminan produk, membangun kepercayaan konsumen, memperkuat Unique Selling Point atau nilai jual yang unik, serta meningkatkan kesempatan atau peluang produk untuk masuk ke pasar atau industri halal.

Pj Gubernur menyampaikan, penguatan halal value chain atau rantai nilai halal di Jawa Tengah dilakukan melalui upaya sertifikasi produk halal, pembinaan secara berkelanjutan, pengembangan potensi wisata halal, serta penguatan keuangan syariah, UMKM, dan ekonomi digital.

"Dalam hal ini, Pemprov Jateng bekerja sama dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia), bersama-sama memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat, dalam pembuatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM," katanya.

Selain itu, program bantuan tambahan modal bagi para pelaku usaha yang membutuhkan juga terus digenjot. Tujuannya sebagai upaya menuntaskan kemiskinan serta mendorong UMKM agar bisa naik kelas.

Bahkan, Pemprov Jateng juga mengupayakan pengembangan ekosistem halal di Jawa Tengah yang berkolaborasi dengan instansi-instansi lain.

Tak terkecuali, UMKM makanan olahan dari daging atau ayam juga diharuskan menggunakan bahan yang halal. Oleh sebab itu, Pemprov Jateng juga terus berupaya mengakselerasi sertifikasi halal untuk Rumah Potong Hewan (RPH).

Sebanyak 10 unit RPH dari total 78 unit yang ada, telah bersertifikat halal dan memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Sedangkan sebanyak 33 unit Rumah Potong Unggas (RPU), dari total 50 unit juga telah bersertifikat halal.

"Jadi untuk Pemprov (Jateng), lebih fokus pada UMKM. Untuk RPH sudah diarahkan ke pemerintah kabupaten/kota. Kami akan terus meningkatkan, dan meminta RPH lain untuk mengurus sertifikasi halal," jelasnya.