SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen akan memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah rawan bencana. Salah satunya dengan menggulirkan Program Internet Desa yang diupayakan mampu menjangkau daerah-daerah tersebut. 

Selain itu, bantuan berupa alat pendeteksi bencana juga diberikan, guna membantu masyarakat dalam menerima peringatan dini adanya potensi bencana.

"Kami akan mengatensi desa-desa yang sering terjadi bencana. Akan kami koordinasikan dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), termasuk peralatan yang membantu deteksi bencana," kata Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., dalam acara Launching Internet Desa 2024 Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang pada Rabu, 24 Januari 2024.

Pada kesempatan itu, Kepala Desa Dawuhan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Sahid mengatakan, desanya selama ini termasuk dalam daerah rawan bencana longsor. Selama ini warga Desa Dawuhan berhasil bertahan, meskipun tempat tinggalnya berada di daerah rawan tersebut.

"Kami mengubah kerentanan itu, menjadi ketangguhan, sehingga menjadi desa tangguh bencana pertama kali," ujar Sahid saat melakukan dialog virtual dengan Pj Gubernur.

Dalam perkembangannya, Desa Dawuhan mendapatkan bantuan dari BPBD untuk deteksi dini adanya bencana alam. Peringatan bencana itu, biasanya masuk melalui pesan WhatsApp kepada perangkat desa dan kepala dusun (kadus). 

Sayangnya,  masih ada beberapa wilayah di Desa Dawuhan yang belum terjangkau internet, sehingga peringatan bencana itu terkadang terlambat diterima.

"Kami berharap, dengan Internet Desa ini, nanti bisa menjangkau seluruh wilayah kami," kata Sahid.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jateng, Riena Retnaningrum menambahkan, Program Internet Desa ini memang diupayakan menyentuh wilayah rawan bencana di Jawa Tengah. 

Ka Diskominfo mencontohkan, sistem peringatan dini bencana atau early warning system, bahkan sudah terintegrasi dengan internet yang ada di desa.

"Termasuk di daerah Merapi, itu justru kan program prioritas. Jadi, kepala-kepala desa kita itu banyak yang kreatif, tidak hanya menunggu bantuan dari kami, tetapi juga menggunakan dana desa untuk melengkapi kekurangan di daerahnya, termasuk internet itu," katanya.