SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan membuka posko terpadu untuk memantau gelaran pesta demokrasi pada 14 Februari mendatang. 

"Pemprov Jateng akan membuka posko pemantauan Pemilu," kata Pj Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan Perkembangan Situasi Politik dan Kesiapan Pemilu 2024 di kantornya pada Jumat, 2 Februari 2024.

Nantinya, posko terpadu tersebut, akan menampung semua permasalahan dan perkembangan Pemilu yang ada di Jateng, berdasarkan informasi dan pantauan dari pihak-pihak terkait.

Selain itu, Pj Gubernur juga telah menugaskan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jateng untuk ikut serta mengamati dan melaporkan dinamika Pemilu di 35 kabupaten/kota.

Penugasan itu sesuai dengan surat yang sudah diterbitkan sejak 5 Januari 2024 lalu. Penekanannya adalah koordinasi dengan instansi terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, dan Polri.

"Mereka (Kepala OPD) juga harus koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, karena mereka yang dekat dengan masyarakat. Tujuannya untuk menciptakan Pemilu yang sejuk, nyaman, dan damai. Itu tugasnya," jelas Pj Gubernur.

Sementara itu, Anggota KPU Jateng, Akmaliyah mengatakan, persiapan Pemilu 2024 di Jawa Tengah sudah mencapai 90 persen. Sebanyak 821.093 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan 234.598 perlindungan masyarakat (linmas) yang akan bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), jumlahnya juga sudah terpenuhi. 

Terkait logistik Pemilu, semua kebutuhan yang ada di luar kotak suara, sudah didistribusikan sampai tingkat desa/kelurahan. 

Sedangkan kebutuhan yang ada di dalam kotak suara, sedang dalam tahap pengemasan. Logistik tersebut, meliputi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, seperti surat suara, alat coblos, tinta, dan formulir C Hasil untuk menghitung perolehan pemungutan suara.

"Logistik ini pada H-7, sudah geser ke kecamatan,” kata Akmaliyah. 

Selain pemenuhan berbagai kebutuhan, mitigasi juga dilakukan di lokasi atau wilayah geografis yang rawan bencana. Misalnya di sekitar lereng Gunung Merapi, yakni daerah Boyolali dan Magelang.

"Sudah dimitigasi, bagaimana nanti pemungutan suara, ketika ada bencana alam," jelasnya.