SEMARANG – Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., mengatakan, Pemerintah Provinsi Jateng terus berupaya menggelorakan berbagai kegiatan antikorupsi sampai ke tingkat desa. 

Tercatat pada tahun 2023, Jateng memiliki 30 desa antikorupsi yang dibina oleh pemerintah provinsi bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tahun 2024, ini akan direplikasi pada 372 desa di 29 kabupaten/kota. Ini berkaitan dengan kegiatan antikorupsi," ucap Pj Gubernur saat menghadiri Pembukaan Roadshow Bus KPK dan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang pada Kamis, 11 Juli 2024.

Pj Gubernur menyampaikan, pemberantasan korupsi perlu dilakukan oleh semua pihak, termasuk kepala daerah yang diminta menjadi contoh dalam membangun integritas dan mencegah terjadinya korupsi di masing-masing wilayah dan lingkungan kerjanya. 

Selain itu, kerja sama perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencegah praktik suap, gratifikasi, dan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik. Sebab, pelayanan terbaik merupakan prioritas dalam upaya menyejahterakan masyarakat.

Pj Gubernur mengatakan, sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan oleh Pemprov Jateng, salah satunya dengan melakukan deklarasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). 

"Pencegahan ini lebih baik, daripada penindakan. Korupsi ini berdampak negatif bagi pembangunan dan merugikan negara. Maka, perlu kita perangi dan kita lawan," katanya.

Terkait dengan optimalisasi pelayanan publik yang baik dan berintegritas, seluruh kabupaten/kota di Jateng sudah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Bahkan, mayoritas pelayanan publik juga sudah menggunakan teknologi informasi berbasis digital.

"Digitalisasi pelayanan publik ini dampaknya sangat besar, untuk mengurangi praktik suap-menyuap," ucap Pj Gubernur.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, KPK bersama Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) berupaya menutup setiap peluang terjadinya pungli. Sebab, pelayanan publik yang baik dan berintegritas merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa.

Ia menambahkan, hal yang paling utama dalam memberantas korupsi adalah teladan atau contoh dari pimpinan. Sebab, sebaik apapun sebuah sistem, tidak cukup jika tidak memilki pimpinan yang baik.  

"Kalau kita punya pemimpin yang baik, berkomitmen, dan berintegritas, meskipun ada peluang untuk korupsi, ia tidak akan memanfaatkan itu. Maka, penting sekali kita bisa memilih pimpinan yang baik," katanya.

Maka dari itu, ia mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk memilih pimpinan-pimpinan atau kepala daerah yang berintegritas dalam Pilkada Serentak 2024 mendatang.