SEMARANG - Konsistensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) mendapat apresiasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI. Hal itu dibuktikan dengan prestasi pengelolaan JDIH yang diraih Jateng sejak tahun 2019 hingga 2024.

Kepala Pusat JDIHN Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jonny Pesta Simamora menuturkan, pada tahun 2019 Pemprov Jateng meraih peringkat satu pengelola JDIH kategori provinsi, kemudian di tahun 2020 hingga 2022 meraih peringkat dua, dan pada tahun 2023, Pemprov Jateng kembali meraih peringkat pertama.

Sementara itu, sejumlah kabupaten/kota, sekretariat DPRD, dan perguruan tinggi di Jateng, berhasil meraih peringkat 10 besar tingkat nasional.

“Kita sangat bangga, bahwa konsistensi dalam pengelolaan dokumentasi hukum itu berlangsung secara konsisten,” kata Jonny di sela Pembukaan Rapat Koordinasi Pengelola JDIH Provinsi Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jateng pada Rabu, 17 Juli 2024.

Ia meminta agar konsistensi ini terus berlanjut, sehingga menular ke instansi pemerintahan lainnya. Dengan begitu,  masyarakat Indonesia, khususnya Jateng menjadi lebih mudah mengakses dokumen hukum. 

"Kita mendorong agar pengelolaan, penggunaan, atau pemanfaatan dokumentasi hukum dalam JDIH itu sampai kepada level desa," ucap Jonny. 

Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., menyampaikan, pengelolaan JDIH menjadi bagian dari pelayanan keterbukaan informasi publik, dan upaya mewujudkan satu data dokumen hukum Indonesia.

"Ini sangat penting bagi masyarakat, untuk mengetahui peraturan-peraturan daerah yang sudah kita sahkan, juga peraturan desa yang ada di masing-masing desa," jelasnya.

Layanan di bidang hukum juga bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat, sehingga mereka lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Maka dari itu, Jateng cukup serius dalam mengelola JDIH. Salah satunya dengan memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota, sekretariat dewan, serta perguruan tinggi dalam upaya pengelolaan JDIH.

"Kami memberikan penghargaan kepada wali kota dan bupati, serta Sekretariat DPRD se- Jawa Tengah, ditambah juga dari perguruan tinggi se-Jawa Tengah," ujarnya.

Pj Gubernur berharap, penghargaan yang diberikan mampu memotivasi peningkatan kinerja bagi daerah-daerah yang belum memberikan perhatian lebih terhadap pengelolaan JDIH.

Berikut adalah penerima penghargaan JDIH Kabupaten/kota dan perguruan tinggi:
A. Pemerintah Kabupaten/Kota Pengelola JDIH Terbaik:

1. Kabupaten Sukoharjo

2. Kota Semarang

3. Kabupaten Batang

4. Kabupaten Magelang

5. Kabupaten Wonosobo

B. Sekretariat Dewan Pengelola JDIH Terbaik:

1. Kabupaten Sukoharjo

2. Kota Semarang

3. Kabupaten Batang

4. Kabupaten Temanggung

5. Kota Surakarta.

C. Pemerintah Daerah dengan Progres Pengelolaan JDIH Terbaik  Kabupaten Rembang

D. Sekretariat Dewan dengan Progres Pengelolaan JDIH Terbaik: Kota Magelang

E. Perguruan Tinggi yang Telah Terintegrasi dengan Portal JDIHN: Universitas Jendral Soedirman.