SEMARANG – Sebanyak 30 kabupaten/kota di Jawa Tengah sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan. 

"Saat ini, 5 kabupaten/kota belum menetapkan (status darurat kekeringan), karena kondisinya masih aman," ucap Pj Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., saat Rapat Koordinasi Siaga Kekeringan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang pada Selasa, 23 Juli 2024.

Sesuai data per 22 Juli 2024, upaya dropping air bersih sudah dilakukan di 10 kabupaten/kota. Rinciannya, air bersih dibagikan ke 25 kecamatan dan 33 desa terdampak kekeringan,  dengan total penerima air bersih sejumlah 8.637 KK/26.725 jiwa.

Pj Gubernur menjelaskan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun 2024 ini akan lebih pendek dibandingkan kemarau tahun 2023 dan basah, artinya walaupun sudah memasuki kemarau, tetapi hujan masih terjadi. Puncak musim kemarau tahun 2024 diperkirakan terjadi di bulan Juli.

Meskipun demikian, Pemprov Jateng tetap mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi bencana kekeringan. Upaya itu antara lain dengan menerbitkan Surat Edaran tentang Antisipasi Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2024, rapat koordinasi dengan stakeholder, serta melakukan pendataan kesiapan sarana dan prasarana kabupaten/kota.

"Tiap tahun, kita menghadapi kekeringan dan musim hujan. Dalam menyikapi ancaman kekeringan, maka kita lakukan rapat koordinasi ini untuk persiapan lebih dini," jelas Pj Gubernur.

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur juga mengimbau kepada bupati/wali kota agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan dan karhutla, memetakan daerah rawan bencana, dan melakukan langkah-langkah penanganan bencana.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk memanfaatkan embung, membuat sumur bor, memantau ketersediaan air bersih, mendistribusikan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana kekeringan, melarang aktivitas penggunaan bahan yang mudah menimbulkan percikan api/kebakaran, dan lain sebagainya.

"Ini perlu ada komunikasi dengan instansi terkait lainnya. Tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri dalam menangani bencana," ucap Pj Gubernur.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto mengatakan, mulai minggu ketiga bulan Juli 2024, curah hujan di Jateng hanya sebanyak 50 mm, yang menandai sudah masuknya musim kemarau.

"Meskipun tidak ada El Nino, bencana kekeringan di Jateng masih akan terjadi. Meskipun di awal sampai pertengahan tahun bencana di Jawa Tengah relatif tidak banyak, tetapi harus tetap waspada. Per hari ini, sudah ada 30 daerah yang menetapkan siaga darurat kekeringan dan karhutla," katanya.

Pada 2023 lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengantisipasi potensi bencana yang ada dengan berbagai upaya, di antaranya dengan menyalurkan bantuan berupa peralatan dan anggaran operasional.dari BNPB untuk 30 kabupaten/kota di Jateng

BNPB dan Pemprov Jateng juga akan membantu untuk mendistribusikan air bersih dan penggalian sumur tersier agar kebutuhan air di musim kemarau dapat terpenuhi.

"Pak Pj Gubernur Jateng, tadi juga memberikan penekanan, kami sepakat akan memberikan bantuan distribusi air untuk daerah yang membutuhkan," katanya.