SEMARANG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mendorong Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Jateng untuk mendukung program-program Pemerintah Provinsi Jateng. 

Program tersebut di antaranya peningkatan perekonomian, penurunan angka pengangguran, dan menyukseskan program dari pemerintah. Salah satu yang disinggung adalah program makan siang bergizi dari pemerintah pusat. 

"Pemprov Jateng berharap teman-teman di UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) nanti dilibatkan,” kata Sekda saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-3 IWAPI Jateng di Wisma Perdamaian, Kota Semarang pada Senin, 19 Agustus 2024.

Ia mengatakan, IWAPI Jateng harus bersiap sejak dini. Apalagi mayoritas anggota organisasi ini merupakan pelaku UMKM dan sekitar 80 persennya adalah pengusaha di sektor makanan/minuman.

"Harus disiapkan dari sekarang, diantisipasi dari sekarang. Sehingga nanti saat sudah mau dilaksanakan, teman-teman UMKM itu sudah siap, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Sekda mengatakan, UMKM berperan strategis sebagai penopang perekonomian di Jateng, karena mereka mampu bertahan di tengah gempuran permasalahan perekonomian nasional dan global.

Ia menegaskan, Pemprov Jateng berkomitmen mendukung dan memfasilitasi pengembangan UMKM dan pengusaha perempuan.

Sekda juga mendorong agar IWAPI bisa berkontribusi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebab, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna pengadaan barang dan jasa dari UMKM.

"Di Pemprov Jateng, kami ada Blangkon Jateng dan e-katalog barang/jasa. Kalau ada hambatan, akan kami bantu dan kita fasilitasi,” katanya.

Ketua Umum Drwan Pimpinan Pusat (DPP) IWAPI, Nita Yudi siap menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Sekda Jateng. Apalagi terkait program makanan bergizi, IWAPI memiliki 80% anggota yang berkecimpung di dunia kuliner.

"Kami berharap bisa mendukung upaya peningkatan ekonomi dan program Pemprov Jateng lainnya," katanya. 

Sementara itu, IWAPI Jateng saat ini memiliki 35 cabang yang tersebar di 35 kabupaten/kota dengan total anggota sekitar 3.500 pengusaha. Saat ini, organisasi ini memiliki 9 ranting dan sedang dikembangkan untuk memperbanyak tingkat ranting di kecamatan.