SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai upaya agar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 dapat berjalan dengan kondusif.

Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi, dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jateng, Muhamad Masrofi mengatakan, upaya untuk menciptakan kondusivitas selama Pilkada sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari, mulai dari penguatan forum-forum kemitraan, serta pelibatan tokoh agama, masyarakat, stakeholder, media massa, dan jejaring sosial dalam upaya pencegahan potensi kerawanan.

"Nanti Pemprov juga akan membuat Posko Desk Pilkada di Kompleks Kantor Gubernur," ucapnya saat rapat dengan Pj Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., di Gedung B Kantor Setda Jateng pada Jumat, 1 November 2024.

Melalui desk pilkada ini, nantinya akan dilakukan pemantauan dan pelaporan terkait perkembangan Pilkada di 35 kabupaten/kota di Jateng.

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur kembali menegaskan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN), kepala desa, perangkat desa, dan petugas perlindungan masyarakat untuk tetap netral dalam Pilkada, bahkan seruan ini sudah disampaikan di berbagai kesempatan, baik dalam forum-forum dialog maupun dalam surat edaran.

Pj Gubernur mengatakan, pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 akan digelar pada 27 November mendatang. Dengan semakin dekatnya waktu pemilihan, intensitas dan kerawanan juga berpotensi akan meningkat.

Oleh karena itu, fungsi pemantauan dari Pemprov Jateng melalui Desk Pilkada harus benar-benar dilakukan dengan baik. Sama seperti pada Pemilu 2024 lalu, Pemprov Jateng juga sudah menginstruksikan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk ikut memantau perkembangan pilkada di 35 kabupaten/kota.

"Ketahui perkembangan dari masing-masing kabupaten/kota. Waktunya sudah semakin mendekati. Kita harus memberikan arahan dan ikut menciptakan suasana yang kondusif," ucap Pj Gubernur.

Ia juga meminta agar Dinas Komunikasi dan Informatika Jateng bersama instansi terkait lainnya, ikut serta dan aktif memantau perkembangan di media sosial. Sebab, potensi provokasi biasanya muncul melalui media sosial; seperti hoaks, ujaran kebencian, dan lainnya.

"Kita harus bisa memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat, agar tidak mudah terprovokasi," kata Pj Gubernur.