Follow Us :              

Kurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin, Pemprov Jateng Salurkan 10 ton Beras Cadangan Pangan

  05 November 2024  |   13:00:00  |   dibaca : 209 
Kategori :
Bagikan :


Kurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin, Pemprov Jateng Salurkan 10 ton Beras Cadangan Pangan

05 November 2024 | 13:00:00 | dibaca : 209
Kategori :
Bagikan :

Foto : Ebron (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Ebron (Humas Jateng)

SURAKARTA – Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., menyalurkan 10 ton beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada masyarakat miskin di Kecamatan Jebres, Pasar Kliwon, dan Banjarsari, Kota Surakarta pada Selasa, 5 November 2024. 

Penyaluran beras dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Pasar Kliwon. Ada sebanyak 1.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di daerah tersebut yang mendapatkan bantuan beras cadangan pangan. 

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat. Harapannya, pemberian bantuan ini dapat berkontribusi dalam menuntaskan kemiskinan di Jateng. 

“Penyaluran ini rutin kami laksanakan di 35 kabupaten/kota,” ucap Pj Gubernur di sela acara penyaluran beras cadangan pangan. 

Pj Gubernur menyampaikan, penurunan angka kemiskinan masih menjadi prioritas, sebab persentasenya masih sebesar 10,47%. Pihaknya berupaya keras agar akhir tahun ini, angka kemiskinan bisa di bawah 10%. 

Pemberian beras cadangan pangan pemerintah ini hanya salah satu cara untuk menurunkan angka kemiskinan. Selain program tersebut, upaya lain yang dilakukan adalah pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pada tahun 2024, Pemprov Jateng menargetkan memperbaiki 17.000 unit RTLH.  

“Kita bangunkan rumah tersebut, dengan anggaran sekitar Rp20 juta per unit, dan saat ini sudah mencapai kurang lebih sekitar 65-70%,” bebernya. 

Pemprov Jateng juga memberikan bantuan jambanisasi dan sambungan listrik gratis. Selain itu, bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jateng menyelenggarakan program pelatihan bagi masyarakat miskin dan penyaluran modal produktif. 

Pjs Wali Kota Surakarta, Dhoni Widianto menyampaikan apresiasi atas sinergi yang dijalin Pemprov Jateng dengan Pemerintah Kota Surakarta. Sebab, hubungan yang terjalin mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Apalagi, Kota Surakarta masih memerlukan dukungan untuk penanggulangan kemiskinan.  

Pemkot Surakarta juga memiliki program penanggulangan kerawanan pangan. Hingga kini, program tersebut sudah berhasil menyalurkan bantuan pangan untuk 5.700 KPM. Akan tetapi, belum semua warga miskin terjangkau dengan bantuan tersebut. 

“Karena keterbatasan anggaran dan masih banyaknya KPM yang belum menerima, maka Pemkot Surakarta masih tetap memerlukan dukungan untuk penanggulangan kemiskinan,” kata Dhoni. 

Ia mengungkapkan, bantuan dari Pemprov Jateng dinilai sangat membantu warga yang belum terjangkau bantuan dari Pemkot Surakarta.


Bagikan :

SURAKARTA – Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., menyalurkan 10 ton beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada masyarakat miskin di Kecamatan Jebres, Pasar Kliwon, dan Banjarsari, Kota Surakarta pada Selasa, 5 November 2024. 

Penyaluran beras dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Pasar Kliwon. Ada sebanyak 1.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di daerah tersebut yang mendapatkan bantuan beras cadangan pangan. 

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat. Harapannya, pemberian bantuan ini dapat berkontribusi dalam menuntaskan kemiskinan di Jateng. 

“Penyaluran ini rutin kami laksanakan di 35 kabupaten/kota,” ucap Pj Gubernur di sela acara penyaluran beras cadangan pangan. 

Pj Gubernur menyampaikan, penurunan angka kemiskinan masih menjadi prioritas, sebab persentasenya masih sebesar 10,47%. Pihaknya berupaya keras agar akhir tahun ini, angka kemiskinan bisa di bawah 10%. 

Pemberian beras cadangan pangan pemerintah ini hanya salah satu cara untuk menurunkan angka kemiskinan. Selain program tersebut, upaya lain yang dilakukan adalah pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pada tahun 2024, Pemprov Jateng menargetkan memperbaiki 17.000 unit RTLH.  

“Kita bangunkan rumah tersebut, dengan anggaran sekitar Rp20 juta per unit, dan saat ini sudah mencapai kurang lebih sekitar 65-70%,” bebernya. 

Pemprov Jateng juga memberikan bantuan jambanisasi dan sambungan listrik gratis. Selain itu, bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jateng menyelenggarakan program pelatihan bagi masyarakat miskin dan penyaluran modal produktif. 

Pjs Wali Kota Surakarta, Dhoni Widianto menyampaikan apresiasi atas sinergi yang dijalin Pemprov Jateng dengan Pemerintah Kota Surakarta. Sebab, hubungan yang terjalin mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Apalagi, Kota Surakarta masih memerlukan dukungan untuk penanggulangan kemiskinan.  

Pemkot Surakarta juga memiliki program penanggulangan kerawanan pangan. Hingga kini, program tersebut sudah berhasil menyalurkan bantuan pangan untuk 5.700 KPM. Akan tetapi, belum semua warga miskin terjangkau dengan bantuan tersebut. 

“Karena keterbatasan anggaran dan masih banyaknya KPM yang belum menerima, maka Pemkot Surakarta masih tetap memerlukan dukungan untuk penanggulangan kemiskinan,” kata Dhoni. 

Ia mengungkapkan, bantuan dari Pemprov Jateng dinilai sangat membantu warga yang belum terjangkau bantuan dari Pemkot Surakarta.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu