SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya meningkatkan sistem pengawasan dan tata kelola Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) di Jateng. Salah satunya dengan menyiapkan komisaris-komisaris yang kompeten untuk melakukan tugas pengawasan.  

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, PT BPR BKK di Jateng banyak mengalami kekosongan jabatan, khususnya jabatan komisaris utama. Oleh sebab itu, Pemprov Jateng sebagai pemegang saham mayoritas, berkewajiban untuk mempersiapkan komisaris yang berkompeten untuk mengisi kekosongan yang ada.

"Kami menyiapkan dari teman-teman (Pemprov Jateng) untuk berkontribusi di sana. Kita buat capacity building (peningkatan kapasitas) dan assessment (penilaian) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) supaya kompetensinya bisa untuk menjadi komisaris di sana," ucapnya dalam acara Bimbingan Teknis Best Practice Pengawasan PT BPR BKK di Hotel Front One HK Resort, Kota Semarang pada Senin, 18 November 2024.

Upaya peningkatan kompetensi tersebut, harapannya dapat menjadi bekal dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai komisaris dengan baik.  

"Fungsi komisaris adalah mengawasi dan memberikan nasihat, supaya tata kelola lembaganya berjalan dengan baik,” ucap Sekda. 

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT BPR BKK memiliki tanggung jawab untuk mendukung program pemerintah daerah serta berkontribusi dalam penguatan ekonomi daerah. Oleh karena itu, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik dibutuhkan dalam mewujudkan visi misi tersebut.

"BPR BKK di Jawa Tengah diharapkan dapat terus maju. Kemajuan tersebut, juga diharapkan dapat memberikan dividen (keuntungan) bagi Pemprov Jateng," kata Sekda.

Kepala Bagian BUMD Biro Perekonomian Pemprov Jateng, Agus Prastusio membeberkan, ada sebanyak 14 PT BPR BKK yang mengalami kekosongan jabatan komisaris utama. Saat ini, telah dilakukan seleksi dan rapat umum pemegang saham (RUPS) guna menindaklanjuti hal tersebut. Selain itu, calon komisaris yang diseleksi juga sudah mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.

Secara umum kinerja konsolidasi 33 PT BPR BKK se-Jawa Tengah, per Juni 2024, menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal itu ditunjukkan dengan aset sebesar Rp12,5 triliun, dana masyarakat Rp10,5 triliun, kredit Rp8,9 triliun, pendapatan Rp774,2 miliar, serta laba sebelum pajak Rp111,6 miliar, yang dimiliki PT BPR BKK se-Jateng.

"Capaian tersebut selalu meningkat dari tahun ke tahun," katanya.