BOYOLALI - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M.,  mengupayakan untuk segera menyelesaikan masalah pajak dan pemblokiran rekening yang menimpa pengepul susu perah, UD Pramono di Kabupaten Boyolali.

"Menko Bidang Pangan memberikan waktu sekitar dua pekan untuk menyelesaikan masalah ini," ucapnya saat mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan yang bersilaturahmi dengan pemilik UD Pramono dan ribuan peternak sapi perah di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali pada Selasa, 19 November 2024.

Penyelesaian masalah tersebut akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali. Langkah-langkah yang diambil, antara lain berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selain itu, kedua belah pihak juga sudah dipertemukan pascaacara silaturahmi dengan Menko Bidang Pangan.

Masalah tunggakan pajak UD Pramono terjadi sejak tahun 2018. Puncaknya pada 10 Oktober lalu dilakukan pemblokiran rekening milik UD Pramono yang mengakibatkan usaha tersebut tidak bisa membayar pembelian susu dari peternak.

"Kami akan tindaklanjuti untuk masalah pajak ini, sehingga kami harapkan produksi dan pemasaran agar segera normal kembali," kata Pj Gubernur.

Sementara untuk masalah pemasaran produk susu, juga sudah diambil langkah penyelesaian oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dengan dilakukannya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Kementerian Pertanian antara peternak, pengepul, dan industri pengolahan susu (IPS).

"Insyaallah ke depan akan diterbitkan Peraturan Presiden. IPS harus lebih mengedepankan penggunaan susu lokal. Kita kawal proses ini," ucap Pj Gubernur.

Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, berdasarkan pertemuan dengan UD Pramono dan para peternak, diketahui ada beberapa permasalahan yang dihadapi usaha tersebut, di antaranya terkait dengan pemblokiran rekening, pemasaran produk, serta kekurangan alat pendingin.

"Ini kita bagi tugas, Pak Pramono ini rekeningnya masih diblokir. Itulah sebabnya nggak bisa membeli hasil peternak. Tadi sudah janji akan diselesaikan oleh Gubernur dan Bupati paling lambat dua minggu," katanya.

Terkait kebutuhan alat pendingin, akan diberikan bantuan satu unit alat pendingin senilai sekitar Rp400 juta. Sementara untuk pemasaran produk, sudah ada nota kesepahaman atau MoU di Kementerian Pertanian.

Pada kesempatan itu, Pemilik UD Pramono, Pramono menyampaikan ucapan terima kasih, sebab pihaknya merasa terbantu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi. Menurutnya, bantuan alat pendingin dan kebutuhan listrik akan sangat membantu meningkatkan produktivitas usahanya.

"Dengan ini nanti harga susu di peternak akan bisa saya naikkan," ujarnya.