SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur pada tahun 2025, guna menopang ketahanan pangan dan pengembangan industri, di antaranya dengan melakukan pembangunan dan perbaikan jalan serta saluran irigasi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Cipta Karya (DPUBMCK) Jateng, Hanung Triyono mengatakan, guna mewujudkan Jateng sebagai penumpu pangan dan industri nasional pada tahun 2025-2045, maka penanganan infrastruktur jalan perlu diutamakan, untuk menunjang akses distribusi bahan pangan dan industri.

"Jalan desa, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional harus dapat terkoneksi dari pusat-pusat produksi ke pusat-pusat distribusi. Supaya bisa memangkas cost (biaya) distribusi," ucapnya di sela acara peringatan Hari Bhakti ke-79 Pekerjaan Umum yang diselenggarakan di Auditorium Kampus Politeknik PU, Kota Semarang pada Senin, 2 Desember 2024.

Hanung menyampaikan, pihaknya menganggarkan dana sekitar Rp300-an miliar pada tahun 2025 untuk perbaikan jalan rusak di Jateng. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk perbaikan jalan yang mengalami kerusakan berat dan sedang, seperti jalan di wilayah Blora dan Purwodadi, serta Jateng bagian selatan, meliputi Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS), jalur Kebumen, Purworejo, dan sebagainya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jalan maupun irigasi tidak bisa dilakukan sendiri. Maka dari itu, kolaborasi antara pemerintah provinsi, pusat, dan kabupaten/kota perlu untuk dilakukan.

Selain infrastruktur jalan, pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi juga berperan penting untuk mendukung program Satu Juta Hektare Sawah yang diinisiasi oleh pemerintah pusat.

"Selain mengembangkan sektor industri, kita juga berkomitmen (menjadi) penyokong pangan nasional," ujar Hanung.

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno menambahkan, pembangunan infrastruktur jalan, kawasan industri, perumahan, dan sarana umum lainnya harus terus dilakukan untuk mewujudkan visi misi Jateng sebagai penumpu pangan dan industri nasional.

"Sebagai penumpu pangan dan industri, (tentunya) tidak lepas dari (pengembangan) infrastruktur. Namun, pembangunannya tidak bisa dilaksanakan sendiri, melainkan harus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota," ujarnya.

Guna mendukung hal tersebut, Pemprov Jateng telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044. Sebab, pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada sektor pertanian dan industri tentunya berhubungan erat dengan tata kelola ruang dan wilayah.