SEMARANG – Kementerian Pertanian menargetkan hasil produksi padi di Jawa Tengah pada tahun 2025 mencapai 11,8 juta ton. 

Pj Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., menyambut baik hal tersebut, lantaran Pemerintah Provinsi Jateng bersama pihak-pihak terkait telah melakukan berbagai upaya dalam mengoptimalkan produktivitas lahan di Jateng. Beberapa di antaranya dengan meningkatkan luas tambah tanam (LTT) serta memanfaatkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian.

“Untuk Jawa Tengah luas tanamnya mencapai 2,3 juta hektare, hasil produktivitasnya ditargetkan (mencapai) 11,8 juta ton. Ini suatu tantangan bagi kami, jelas ada peningkatan luas tambah tanam,” ucapnya dalam Rapat Koordinasi Pencapaian Swasembada Pangan Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Kamis, 16 Januari 2025.

Apalagi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah penumpu pangan dan lumbung padi nasional. Maka dari itu, Pj Gubernur berharap target ini bisa menjadi pemicu semangat dan motivasi bagi semua pihak dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

“Target itu suatu hal yang menjadi tantangan positif bagi kami. Kalau kita mau kita mampu, maka laksanakan. Lahan kita juga lahan subur,” tegasnya.

Adapun realisasi hasil panen komoditas pangan di Jawa Tengah tahun 2024 sebanyak 8,8 juta ton padi, jagung sebanyak 3,3 juta ton, dan kedelai kisaran 61 ribu ton.

Pada kesempatan itu, Pj Gubernur menekankan kepada seluruh kepala daerah yang hadir untuk terus bekerja keras, bahkan bisa langsung turun ke lapangan agar target-target dari pemerintah pusat dapat diusahakan semaksimal mungkin.

Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementarian Pertanian, Akhmad Musyafak, menyampaikan bahwa berbagai bentuk dukungan telah diberikan Kementan kepada Jawa Tengah dalam mewujudkan percepatan swasembada pangan, di antaranya dengan disalurkannya bantuan alsintan berupa traktor roda dua dan empat, pompa air, serta alat panen yang telah terealisasi pada tahun 2024. 

Terkait kebutuhan pupuk, Jawa Tengah mendapatkan jatah sebanyak 1,38 juta ton atau senilai Rp6,74 triliun. Akhmad mengungkapkan, aturan distribusi pupuk bersubsidi sudah banyak dipangkas, sehingga nantinya para petani akan lebih mudah mendapatkan pupuk tersebut. 

“Aturan pupuk dari 145 peraturan sudah disederhanakan menjadi 41 Undang-Undang, 23 Peraturan Pemerintah, dan 6 Peraturan Presiden. Tidak lagi pakai kartu tani, cukup KTP. Petani yang belum terdaftar di e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) bisa diusulkan sambil berjalan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan ucapan terima kasihnya karena Pemprov Jateng beserta kepala daerah di bawahnya memiliki komitmen yang luar biasa dalam mendukung dan mewujudkan swasembada pangan.