SEMARANG – Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., menyatakan, inflasi Jateng menjelang Ramadan 1446 H dalam kondisi yang terkendali. Pada Januari 2025, tercatat angkanya sebesar 1,28% secara year on year (YoY).
“Kondisi ini sangat baik, ketika menghadapi bulan puasa dan lebaran,” ucapnya saat menghadiri acara High Level Meeting dengan tema “Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Stabilisasi Harga, Investasi, dan Digitalisasi Sistem Pembayaran” di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah pada Rabu, 12 Februari 2025.
Meskipun begitu, Pj Gubernur tetap meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), seluruh kepala daerah, dan pihak terkait, untuk memberikan perhatian penuh terhadap pengendalian inflasi.
Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai, salah satunya adalah curah hujan yang cukup tinggi di Jateng. Sebab, apabila tidak ada strategi dan upaya adaptasi yang baik, maka hal ini dapat berdampak pada turunnya produktivitas pertanian serta menghambat distribusi barang.
Tak hanya itu, banyaknya jumlah pemudik yang masuk dan melintas di Jateng juga berpotensi mengakibatkan tingginya kebutuhan sembako. Maka dari itu, berbagai upaya dalam menjaga ketersediaan bahan pangan harus terus dilakukan.
Pj Gubernur menyatakan, Jateng merupakan lumbung pangan nasional. Posisi ini tentunya memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga pangan, dan mengendalikan inflasi di Jateng.
“(Maka dari) itu, perlu dilakukan upaya peningkatan produktivitas padi; pengembangan pangan lokal, seperti mocaf dan sorgum; hilirisasi produk pangan; serta penguatan data neraca pangan daerah,” ucapnya.
Adapun langkah-langkah lain yang dilakukan dalam menjaga laju inflasi, di antaranya mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), mengembangkan rantai pasok (supply chain), mendorong pembiayaan sektor pangan, dan melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Pj Gubernur berharap, berbagai upaya yang dilakukan dapat berdampak positif terhadap pengendalian inflasi, stabilitas harga pangan, serta ketersediaan bahan pangan yang berkelanjutan di Jawa Tengah.
Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (BI) Jateng, Rahmat Dwisaputra, menyatakan, BI sudah bekerja sama dengan para pemuka agama dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pola konsumsi masyarakat. Sebab, kalau konsumsi masyarakat jumlahnya berlebih, tentunya akan memicu inflasi di daerah.
“Jadi kami imbau masyarakat untuk konsumsi secara wajar, walaupun pada bulan puasa ramadan,” katanya.
Tak hanya itu, kolaborasi antara BI bersama Pemprov Jateng, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Kepolisian, Pertamina, hingga Perum Bulog juga sudah dilakukan untuk menjaga dan memantau distribusi barang agar tidak terjadi penimbunan menjelang bulan puasa dan lebaran.
SEMARANG – Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., menyatakan, inflasi Jateng menjelang Ramadan 1446 H dalam kondisi yang terkendali. Pada Januari 2025, tercatat angkanya sebesar 1,28% secara year on year (YoY).
“Kondisi ini sangat baik, ketika menghadapi bulan puasa dan lebaran,” ucapnya saat menghadiri acara High Level Meeting dengan tema “Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Stabilisasi Harga, Investasi, dan Digitalisasi Sistem Pembayaran” di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah pada Rabu, 12 Februari 2025.
Meskipun begitu, Pj Gubernur tetap meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), seluruh kepala daerah, dan pihak terkait, untuk memberikan perhatian penuh terhadap pengendalian inflasi.
Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai, salah satunya adalah curah hujan yang cukup tinggi di Jateng. Sebab, apabila tidak ada strategi dan upaya adaptasi yang baik, maka hal ini dapat berdampak pada turunnya produktivitas pertanian serta menghambat distribusi barang.
Tak hanya itu, banyaknya jumlah pemudik yang masuk dan melintas di Jateng juga berpotensi mengakibatkan tingginya kebutuhan sembako. Maka dari itu, berbagai upaya dalam menjaga ketersediaan bahan pangan harus terus dilakukan.
Pj Gubernur menyatakan, Jateng merupakan lumbung pangan nasional. Posisi ini tentunya memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga pangan, dan mengendalikan inflasi di Jateng.
“(Maka dari) itu, perlu dilakukan upaya peningkatan produktivitas padi; pengembangan pangan lokal, seperti mocaf dan sorgum; hilirisasi produk pangan; serta penguatan data neraca pangan daerah,” ucapnya.
Adapun langkah-langkah lain yang dilakukan dalam menjaga laju inflasi, di antaranya mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), mengembangkan rantai pasok (supply chain), mendorong pembiayaan sektor pangan, dan melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Pj Gubernur berharap, berbagai upaya yang dilakukan dapat berdampak positif terhadap pengendalian inflasi, stabilitas harga pangan, serta ketersediaan bahan pangan yang berkelanjutan di Jawa Tengah.
Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (BI) Jateng, Rahmat Dwisaputra, menyatakan, BI sudah bekerja sama dengan para pemuka agama dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pola konsumsi masyarakat. Sebab, kalau konsumsi masyarakat jumlahnya berlebih, tentunya akan memicu inflasi di daerah.
“Jadi kami imbau masyarakat untuk konsumsi secara wajar, walaupun pada bulan puasa ramadan,” katanya.
Tak hanya itu, kolaborasi antara BI bersama Pemprov Jateng, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Kepolisian, Pertamina, hingga Perum Bulog juga sudah dilakukan untuk menjaga dan memantau distribusi barang agar tidak terjadi penimbunan menjelang bulan puasa dan lebaran.
Berita Terbaru
