Foto : Medianto (Humas Jateng)
Foto : Medianto (Humas Jateng)
SEMARANG - Sebanyak 8 desa di Jawa Tengah menjadi percontohan (pilot project) pelaksanaan program Graduasi Penuntasan Kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Graduasi adalah istilah berakhirnya kepesertaan penerima bantuan sosial atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM), karena mereka sudah mandiri dan tidak lagi membutuhkan bansos.
Delapan desa yang menjadi percontohan di Jateng, meliputi Desa Pesodongan, Kabupaten Wonosobo; Desa Gambuhan, Kabupaten Pemalang; Desa Wlahar, Kabupaten Brebes; Desa Kalisalak, Kabupaten Banyumas; Desa Ngesrepbalong, Kabupaten Kendal; Desa Kepuhsari, Kabupaten Wonogiri; Desa Dimoro, Kabupaten Grobogan; dan Desa Purwosari, Kabupaten Magelang.
Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, mengatakan, pihaknya akan menginternalisasi program graduasi penuntasan kemiskinan dengan program-program yang ada di Pemprov Jateng.
"Tentu saja kami menyambut baik, karena Jawa Tengah ditunjuk menjadi piloting. Konsep baru ini bisa terinternalisasi dengan program selama lima tahun ke depan," ucapnya saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Graduasi Bantuan Sosial di Kantor Dinas Sosial Jawa Tengah pada Senin, 24 Februari 2025.
Sementara itu, program Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dalam menangani kemiskinan berbasis pada potensi desa. Semua potensi yang ada di desa akan diidentifikasi, kemudian digerakkan untuk menuntaskan kemiskinan di desanya masing-masing.
"Hampir sama dengan konsep graduasi dari pemerintah pusat," kata Sekda.
Dengan adanya program graduasi tersebut, Sekda berharap, program penuntasan kemiskinan di Jateng bisa lebih optimal dan akseleratif.
Angka kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2024 sebesar 9,58%. Jumlah tersebut turun dari tahun 2023 yang mencapai 10,77%. Penurunan tersebut merupakan hasil kolaborasi dari seluruh stakeholder terkait, termasuk pemerintah kabupaten/kota.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, menyampaikan, bantuan sosial penanganan kemiskinan merupakan salah satu program yang digalakkan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
Pada tahun 2025, dari total penduduk Jawa Tengah yang jumlahnya mencapai 37,61 juta jiwa, ada sebanyak 19.748.428 jiwa atau 52% di antaranya masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Maka dari itu, adanya program graduasi bantuan sosial menjadi salah satu upaya akselerasi penuntasan kemiskinan. Program tersebut diarahkan pada beberapa aspek daya ungkit penurunan kemiskinan, antara lain peningkatan kualitas hidup dengan meningkatkan pendapatan, mendorong pemberdayaan bidang ekonomi, serta meningkatkan akses sumber daya dan pelayanan sosial dasar.
Sebagai informasi, Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Graduasi Bantuan Sosial tersebut, dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono; delapan kepala desa yang desanya menjadi proyek percontohan; perwakilan dari pemerintah daerah; dan stakeholder terkait.
SEMARANG - Sebanyak 8 desa di Jawa Tengah menjadi percontohan (pilot project) pelaksanaan program Graduasi Penuntasan Kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Graduasi adalah istilah berakhirnya kepesertaan penerima bantuan sosial atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM), karena mereka sudah mandiri dan tidak lagi membutuhkan bansos.
Delapan desa yang menjadi percontohan di Jateng, meliputi Desa Pesodongan, Kabupaten Wonosobo; Desa Gambuhan, Kabupaten Pemalang; Desa Wlahar, Kabupaten Brebes; Desa Kalisalak, Kabupaten Banyumas; Desa Ngesrepbalong, Kabupaten Kendal; Desa Kepuhsari, Kabupaten Wonogiri; Desa Dimoro, Kabupaten Grobogan; dan Desa Purwosari, Kabupaten Magelang.
Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, mengatakan, pihaknya akan menginternalisasi program graduasi penuntasan kemiskinan dengan program-program yang ada di Pemprov Jateng.
"Tentu saja kami menyambut baik, karena Jawa Tengah ditunjuk menjadi piloting. Konsep baru ini bisa terinternalisasi dengan program selama lima tahun ke depan," ucapnya saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Graduasi Bantuan Sosial di Kantor Dinas Sosial Jawa Tengah pada Senin, 24 Februari 2025.
Sementara itu, program Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dalam menangani kemiskinan berbasis pada potensi desa. Semua potensi yang ada di desa akan diidentifikasi, kemudian digerakkan untuk menuntaskan kemiskinan di desanya masing-masing.
"Hampir sama dengan konsep graduasi dari pemerintah pusat," kata Sekda.
Dengan adanya program graduasi tersebut, Sekda berharap, program penuntasan kemiskinan di Jateng bisa lebih optimal dan akseleratif.
Angka kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2024 sebesar 9,58%. Jumlah tersebut turun dari tahun 2023 yang mencapai 10,77%. Penurunan tersebut merupakan hasil kolaborasi dari seluruh stakeholder terkait, termasuk pemerintah kabupaten/kota.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, menyampaikan, bantuan sosial penanganan kemiskinan merupakan salah satu program yang digalakkan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
Pada tahun 2025, dari total penduduk Jawa Tengah yang jumlahnya mencapai 37,61 juta jiwa, ada sebanyak 19.748.428 jiwa atau 52% di antaranya masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Maka dari itu, adanya program graduasi bantuan sosial menjadi salah satu upaya akselerasi penuntasan kemiskinan. Program tersebut diarahkan pada beberapa aspek daya ungkit penurunan kemiskinan, antara lain peningkatan kualitas hidup dengan meningkatkan pendapatan, mendorong pemberdayaan bidang ekonomi, serta meningkatkan akses sumber daya dan pelayanan sosial dasar.
Sebagai informasi, Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Graduasi Bantuan Sosial tersebut, dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono; delapan kepala desa yang desanya menjadi proyek percontohan; perwakilan dari pemerintah daerah; dan stakeholder terkait.
Berita Terbaru