SALATIGA – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan bahwa hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha perlu terus dijaga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. 

"(Harapannya, pekerja dan pengusaha) bisa menjalin komunikasi yang baik," ucapnya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Serikat Pekerja Elektronik Elektrik (SPEE) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kota Salatiga pada Selasa, 25 Februari 2025.

Terkait dengan penyelenggaraan Rakernas, Sekda berharap muncul berbagai saran dan masukan dari serikat pekerja untuk Pemprov Jateng. Nantinya, saran dan masukan akan ditampung untuk merumuskan kebijakan yang adil bagi kalangan pekerja dan pengusaha.

“Perlu keseimbangan dan sinergi dari teman pekerja dan pengusaha," katanya.

Sekda menyampaikan, buruh dan pengusaha merupakan mitra kerja, sedangkan pemerintah berdiri di antara keduanya sebagai penjaga keseimbangan. Dalam hal ini, pemerintah menjadi penyeimbang dengan berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan menyelaraskan iklim dunia usaha di lingkungan tersebut.

Tidak mudah memberikan titik temu antara permintaan dari kalangan buruh dan pengusaha yang semakin tertarik berinvestasi di Jateng. Akan tetapi dengan adanya komunikasi dan dukungan dari kedua belah pihak, Sekda berharap sinergi antara buruh dan pengusaha akan menjadi lebih baik ke depannya.

Tak hanya itu, tanggung jawab Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional diharapkan juga bisa berjalan beriringan. Dengan tumbuhnya investasi, harapannya kesejahteraan pekerja juga terus meningkat.

Sebagai informasi, realisasi investasi di Jawa Tengah tahun 2024 mencapai Rp88,4 triliun. Persentasenya sebesar 110,42% dari target semula sebesar Rp80,10 triliun. Dari jumlah tersebut, sudah ada sebanyak 65.815 proyek yang mampu menyerap sekitar 409.338 tenaga kerja dalam negeri.

Ketua DPD FSPMI Jateng, Aulia Hakim, mengatakan, maraknya kehadiran industri di Jawa Tengah diharapkan dapat berdampak positif dalam upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi 7 persen yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Maka dari itu, ia berharap, perusahaan selalu menaati aturan dan tidak melakukan kecurangan dengan membayar upah pekerja di bawah standar. 

"Kita bekerja sebagai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing. Karena kalau (jalan) beriringan, kita yakin antara investasi dan kesejahteranan pekerja meningkat bersama," ujarnya.